Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi

Kebijakan bidang hukum

Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal.

Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur.

Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis, guna mewujudkan Indonesia yang adil.

Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut.

• Merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh
• Melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi, dan melakukan pembaruan
• Menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru
• Membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum
• Menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu
• Meningkatkan kapasitas lembaga peradilan
• Menerbitkan ketentuan perundangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Referensi: 

• Muchtar, Rusdi. (2002). Megawati Soekarnoputri Presiden Republik Indonesia. Depok: PT Rumpun Dian Nugraha.
• Wahyuni, Kristitin. (2008). Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-2004. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.