Kesultanan Buton: Sejarah, Sistem Pemerintahan, dan Peninggalan

KOMPAS.com - Kesultanan Buton adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Baubau, Sulawesi Tenggara, antara abad ke-16 hingga abad ke-20.

Selama berkuasa, kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan dan undang-undang yang berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Selain itu, Kesultanan Buton juga berhasil mempertahankan kedaulatannya meski berkali-kali terlibat perang dengan Belanda.

Sejarah berdirinya

Kerajaan Buton pertama kali didirikan pada 1332 M. Namun, kala itu belum mendapatkan pengaruh Islam.

Pada awal pemerintahannya, kerajaan ini diperintah oleh dua penguasa perempuan, yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona.

Setelah itu, secara berturut-turut kekuasaan dilanjutkan oleh Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan Raja Murhum.

Pada periode kekuasaan Raja Murhum inilah, pengaruh Islam mulai masuk dan kerajaan resmi berubah menjadi Kesultanan Buton.

Setelah masuk Islam, gelar yang diberikan kepada Raja Buton adalah Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.

Kendati demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang asal-usul masuknya agama Islam di Buton.

Sebagian meyakini bahwa Buton berubah menjadi kerajaan Islam setelah mendapatkan pengaruh dari Ternate.

Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam datang di Buton berkat pengaruh dari Johor.

Orang yang membawa agama dan ajaran Islam dari Johor ke Buton adalah Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani.

Sesampainya di Buton, Syeikh Abdul Wahid mengislamkan raja keenam yang bernama Timbang Timbangan atau Lakilapotan, yang lebih dikenal sebagai Raja Halu Oleo.

Setelah masuk Islam, Raja Halu Oleo bergelar Ulil Amri dan menggunakan gelar khusus, yaitu Sultan Qaimuddin.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para sejarawan sepakat bahwa Kerajaan Buton resmi menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16.

Baca juga: Kesultanan Deli: Sejarah, Raja-Raja, Kehidupan, dan Peninggalan