Maka pada 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari lebih mudah diucapkan Pekanbaru.
Tanggal 23 Juni 1784 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.
Sejak saat itu pula, ibu kota Siak berada di Pekanbaru, yang menjadi tempat pertemuan para pedagang dari Selat Malaka, Minangkabau, dan Petapahan.
Baca juga: Kerajaan Siak: Silsilah Raja, Puncak Kejayaan, dan Peninggalan
Perkembangan pemerintahan Pekanbaru
Dalam perkembangannya, Kerajaan Siak dibagi menjadi 10 provinsi, salah satunya Provinsi Pekanbaru.
Kedudukan Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi bertahan sampai 1916. Setelah itu, berikut ini perkembangan pemerintahan di Kota Pekanbaru.
- Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut district berdasarkan SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919.
- Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri pada 1932 yang dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- Mulai 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103.
- Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil berdasarkan UU No.22 tahun 1948.
- UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- Status Pekanbaru menjadi Kota Praja berdasarkan UU No.1 tahun 1957.
- Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau berdasarkan Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959.
- UU No.18 tahun 1965 meresmikan pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.
Referensi:
- HM, Zaenuddin. (2014). Asal-Usul Kota-Kota di Indonesia Tempoe Doeloe. Jakarta: CHANGE.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
