Soemitro, Jenderal yang Biarkan Kritik Terhadap Soeharto

Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perencanaan Angkatan Darat hingga tahun 1963. Kemudian, Soemitro masuk ke Sekolah Staf dan Komando ABRI hingga 1965. 

Baca juga: Armijn Pane: Kiprah dan Karyanya

Peran

Pada akhir 1965, Soemitro dipindahkan dari Kalimantan Timur ke Jakarta, di mana ia menjabat sebagai anggota staf Mayor Jenderal Soeharto.

Saat itu, Soeharto berupaya mengambil alih kekuasaan setelah kondisi politik Indonesia memburuk.

Soeharto kemudian merayu dukungan dari perwira, salah satunya Soemitro. Ia bersama Basuki Rahmat ditunjuk untuk mewakili Jawa Timur. 

Pada Maret 1966, situasi politik semakin menegang. Soeharto memerintahkan Soemitro untuk mencatat perintah dan meneruskannya kepada pasukan. 

Perintah Soeharto adalah untuk melakukan penangkapan dan melimpahkan tugas penangkapan kepada Resimen Parakommando Angkatan Darat (RPKAD).

Namun, pada 11 Maret 1966, Soemitro ditelpon oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara, salah satu staf pribadi Soeharto. 

Prawiranegara menyampaikan pesan dari Soeharto, bahwa Soemitro diminta untuk segera menarik pasukannya. 

Namun, Soemitro mengatakan bahwa ia tidak bisa karena sudah terlambat dan operasi sudah berjalan. 

Pada akhirnya, Soekarno bersedia menyerahkan kekuasaan de facto kepada Soeharto melalui Supersemar. 

Baca juga: Perkembangan Investasi dan Keuangan di Indonesia

Kejatuhan Karier

Soemitro mencapai puncak karier militernya tahun 1973 saat ia diangkat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Wakil Panglima ABRI. 

Namun, ketika Soeharto memulai jabatan keduanya sebagai Presiden Indonesia, Soemitro berniat ingin memotong keterlibatan militer dalam politik Soeharto. 

Di sisi lain, Letnan Jenderal Ali Moertopo ingin militer tetap terlibat dalam politik. 

Akhirnya, Soeharto berusaha untuk mempertemukan keduanya, tetapi tidak pernah berhasil. 

Menjelang akhir tahun 1973, Soemitro mulai menjauhkan dirinya dari kepemerintahan. Ia tidak lagi mengambil tindakan terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang ditujukan pada rezim meskipun itu adalah wewenangnya.