Soemitro, Jenderal yang Biarkan Kritik Terhadap Soeharto

KOMPAS.com - Soemitro adalah jenderal yang memegang jabatan penting pada 1971, sebagai Wakil Panglima ABRI. 

Saat itu, ia juga menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). 

Ketika ia menjabat, meletus Peristiwa Malari yang membuatnya mundur dari jabatannya.

Baca juga: Peran Indonesia dalam Berbagai Konflik Internasional

Pendidikan

Soemitro lahir di Probolinggo, Jawa Timur, 13 Januari 1927. 

Ayahnya adalah seorang kasir serta aktivis di Partai Nasional Indonesia, sedangkan sang ibu hanya wanita rumah tangga biasa. 

Sewaktu kecil, Soemitro mengenyam pendidikan di Hollandsch Indische School atau sekolah zaman kolonial Belanda. 

Lulus dari HIS, ia lanjut ke Meer Uitgebreid Lagere School (MULO) pada 1944.

Kemudian, tahun 1952, ia bersekolah di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (seskoad) di Bandung. 

Baca juga: Pieter Both, Gubernur Jenderal VOC Pertama

Karier Militer

Sewaktu di Bandung, ia terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober di mana Koloneh AH Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat menempatkan tang di sekitar Istana Presiden untuk meminta Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Soemitro yang saat itu diperintahkan untuk membela pemerintah pusat, melarikan diri ketika dirinya hampir ditangkap oleh para perwira Jawa Timur. 

Setelah situasi mereda, Soemitro kembali lagi ke Bandung untuk menyelesaikan pendidikannya. 

Usai berpangkat SSKAD, Soemitro naik pangkat menjadi TT V. 

Lalu, tahun 1953, ia menjabat sebagai Kepala Staf Resimen yang kemudian menjabat sebagai Komandan Resimen pada 1955. 

Tahun 1958, Soemitro pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sekolah Infanteri Angkatan Darat di Fort Benning. 

Setelah kembali ke Indonesia, ia kembali ditempatkan di Bandung sebagai Komandan Pusat Senjata Infanteri. 

Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perencanaan Angkatan Darat hingga tahun 1963. Kemudian, Soemitro masuk ke Sekolah Staf dan Komando ABRI hingga 1965. 

Baca juga: Armijn Pane: Kiprah dan Karyanya

Peran

Pada akhir 1965, Soemitro dipindahkan dari Kalimantan Timur ke Jakarta, di mana ia menjabat sebagai anggota staf Mayor Jenderal Soeharto.

Saat itu, Soeharto berupaya mengambil alih kekuasaan setelah kondisi politik Indonesia memburuk.

Soeharto kemudian merayu dukungan dari perwira, salah satunya Soemitro. Ia bersama Basuki Rahmat ditunjuk untuk mewakili Jawa Timur. 

Pada Maret 1966, situasi politik semakin menegang. Soeharto memerintahkan Soemitro untuk mencatat perintah dan meneruskannya kepada pasukan. 

Perintah Soeharto adalah untuk melakukan penangkapan dan melimpahkan tugas penangkapan kepada Resimen Parakommando Angkatan Darat (RPKAD).

Namun, pada 11 Maret 1966, Soemitro ditelpon oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara, salah satu staf pribadi Soeharto. 

Prawiranegara menyampaikan pesan dari Soeharto, bahwa Soemitro diminta untuk segera menarik pasukannya. 

Namun, Soemitro mengatakan bahwa ia tidak bisa karena sudah terlambat dan operasi sudah berjalan. 

Pada akhirnya, Soekarno bersedia menyerahkan kekuasaan de facto kepada Soeharto melalui Supersemar. 

Baca juga: Perkembangan Investasi dan Keuangan di Indonesia

Kejatuhan Karier

Soemitro mencapai puncak karier militernya tahun 1973 saat ia diangkat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Wakil Panglima ABRI. 

Namun, ketika Soeharto memulai jabatan keduanya sebagai Presiden Indonesia, Soemitro berniat ingin memotong keterlibatan militer dalam politik Soeharto. 

Di sisi lain, Letnan Jenderal Ali Moertopo ingin militer tetap terlibat dalam politik. 

Akhirnya, Soeharto berusaha untuk mempertemukan keduanya, tetapi tidak pernah berhasil. 

Menjelang akhir tahun 1973, Soemitro mulai menjauhkan dirinya dari kepemerintahan. Ia tidak lagi mengambil tindakan terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang ditujukan pada rezim meskipun itu adalah wewenangnya.

Kemudian, tahun 1974, ia mendatangi Nasution dan Sarwo Edhie Wibowo, dua jenderal yang membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan. 

Ia mengatakan kekecewaannya terhadap rezim yang berlangsung saat itu. 

Insiden Malari

Tanggal 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka tiba di Jakarta untuk berkunjung. 

Kunjungan Tanaka ini memberikan kesempatan ideal bagi mereka yang kritis untuk memprotes dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka.

Namun, pada 15 dan 16 Januari, protes berubah menjadi kekerasan yang disebut Insiden Malari. 

Dalam insiden Malari sebanyak 11 orang tewas, 300 luka-luka, dan 775 orang ditangkap.

Setelah Tanaka pergi, Soemitro segera mengambil tindakan dan memburu senat mahasiswa Universitas Indonesia. 

Sayangnya, tindakan Soemitro tidak berpengaruh, karena ia telah dianggap sebagai seseorang yang membiarkan gerakan protes lepas kendali. 

Tidak lama setelah Peristiwa Malari, Soemitro memutuskan undur diri dari Komando Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI.

Soemitro sempat ditawarkan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat oleh Soeharto, tetapi ia menolak. 

Baca juga: Operasi Trikora, Upaya Indonesia Merebut Irian Barat

Akhir Hidup

Soemitro lebih memilih pensiun dari kehidupan militernya. Ia menghabiskan masa tuanya dengan kerap bermain golf.

Tahun 1979, ia menjadi pengusaha dengan mendirikan Group Rigunas dan berperan sebagai komisaris. 

Soemitro wafat di Jakarta pada 10 Mei 1998. 

Referensi: 

• Bachtiar, Harsja W. (1998). Siapa Dia?: Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jakarta: Penerbit Djambatan.