Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

KOMPAS.com - Kabinet Ali Sastroamijoyo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarnya negara Republik Indonesia Serikat.

Kabinet ini bertugas pada periode 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini juga memiliki sebutan lain, yaitu Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

Baca juga: Kesultanan Banjar: Sejarah, Sistem Pemerintahan, dan Masa Kejayaan

Susunan

1. Menteri Luar Negeri: R. Sunarjo
2. Menteri Dalam Negeri: Hazairin
3. Menteri Perekonomian: Iskaq Tjokrohadisurjo
4. Menteri Keuangan: Ong Eng Die
5. Menteri Pertahanan: Iwa Kusumasumantri
6. Menteri Kehakiman: Djody Gondokusumo
7. Menteri Penerangan: F.L. Tobing
8. Menteri Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso (berhenti 29 September 1953) dan Rooseno (diangkat 29 September 1953)
9. Menteri Pekerjaan Umum: Rooseno (berhenti 12 Oktober 1953) dan Mohammad Hasan (diangkat 12 Oktober 1953)
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mohammad Yamin
11. Menteri Perburuhan: S.M. Abidin
12. Menteri Pertanian: Sadjarwo
13. Menteri Agama: Masjkur
14. Menteri Kesehatan: F.L. Tobing dan Lie Kiat Teng (Mohammad Ali)
15. Menteri Sosial: Pandji Suroso
16. Menteri Negara Kesejahteraan Umum: Sudibjo, Wongsonegoro, dan Siradjuddin Abbas
17. Menteri Negara Urusan Agraria: Mohammad Hanafiah

Baca juga: Sultan Mahmud Malik Az Zahir, Pembawa Kejayaan Samudera Pasai

Program Kerja

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I memimpin, terdapat empat program kerja yang dilakukan, yaitu:

Dalam Negeri

Keamanan:

1. Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.
2. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara.

Pemilihan Umum:

Segera melaksanakan pemilu untuk Konstituante dan DPR

Kemakmuran dan Keuangan:

1. Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
3. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.
4. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.

Organisasi Negara:

1. Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah.
2. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.
3. Memberantas korupsi dan birokrasi

Perburuhan:
Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

Perundang-undangan:
Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.

Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

Politik Luar Negeri

1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.
2. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unie-statuut menjadi hubungan internasional biasa.
3. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara.

Kebijaksanaan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

Baca juga: Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Pergantian

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I memimpin, terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk.