Alasan Frans Kaisiepo Menolak Menjadi Delegasi Papua di KMB

Semasa hidupnya, Frans Kaisiepo mengabdikan diri untuk mempertahankan bangsa Indonesia, khususnya di tanah Papua.

Perjuangannya dapat dilihat saat ia terlibat langsung dalam Konferensi Malino pada 1946 di Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Papua.

Dalam konferensi tersebut, Frans mengusulkan nama Irian diganti menjadi Papua.

Tidak hanya itu saja, Frans Kaisiepo bahkan sempat diminta oleh Belanda untuk menjadi wakil delegasi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar.

Namun, Frans Kaisiepo menolak dipilih sebagai wakil belanda di KMB karena ia tidak bersedia untuk didikte oleh Belanda.

Terlebih, Frans Kaisiepo memang seorang anti-Belanda.

Frans Kaisiepo menentang Belanda

Frans Kaisiepo dikenal juga sebagai Gubernur Irian Barat pada 1964 hingga 1973.

Sedari muda, Frans memang sudah dikenal sebagai aktivitas gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Papua dan merupakan seorang anti-Belanda.

Sewaktu Papua masih diduduki oleh Belanda pada 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo dengan gagah berani memutarkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih di Papua.

Selain itu, bentuk pertentangan Frans terhadap Belanda juga terlihat saat ia menolak tegas penggabungan Papua dengan Maluku dan menjadikan Papua sebagai bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT).

Frans bersikeras bahwa Papua sudah seharusnya dipimpin orang-orang Papua sendiri daripada oleh orang lain.

Menolak menjadi anggota delegasi Papua di KMB

Pada Konferensi Meja Bundar, Frans Kaisiepo diminta untuk menjadi Delegasi Papua oleh Belanda.

Namun, Frans Kaisiepo menolak mentah-mentah tawaran tersebut.

Sebab, ia tidak ingin didikte oleh Belanda. Akibat penolakannya tersebut, Frans Kaisiepo ditangkap dan dijadikan sebagai tahanan politik sejak 1954 hingga 1961.
Setelah bebas, Frans Kaisiepo segera mendirikan partai politik Irian.

Tujuan utama pendirian partai politik ini adalah menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian dari Indonesia.

Berkat perjuangannya itu, Frans Kaisiepo dikenang sebagai Pahlawan Nasional, yang tertuang dalam Keppres Nomor 077/TK/1993.