Kompas.com - 29/07/2021, 08:00 WIB
Pantauan udara makam korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (23/7/2021). Pasien yang meninggal dunia bertambah 1.566, sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 80.598 orang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPantauan udara makam korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (23/7/2021). Pasien yang meninggal dunia bertambah 1.566, sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 80.598 orang.

KOMPAS.com - Indonesia diprediksi akan menjadi negara terakhir di dunia yang keluar dari krisis pandemi Covid-19 jika tidak ada kebijakan strategis yang luar biasa pada pemulihan kesehatan, kata seorang pakar.

Pasalnya hampir satu setengah tahun pandemi berjalan, kebijakan yang diambil pemerintah lebih dipengaruhi oleh kompromi politik dan ekonomi ketimbang kesehatan.

Kondisi seperti ini, kata pengamat kebijakan publik, dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah dan bisa memicu aksi protes.

Tapi pemerintah menampik anggapan itu dan menjanjikan penambahan anggaran APBN untuk kesehatan pada tahun depan.

Baca juga: Banyak Hoaks Berkedok Sains Selama Pandemi, Pola Pikir Kritis Bisa Mencegahnya

Sepanjang pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir satu setengah tahun ini, pemerintah Indonesia setidaknya telah menelurkan lima kebijakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020, kemudian Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Januari 2021.

Tak berselang lama pemerintah memberlakukan PPKM Mikro di seluruh provinsi yang mengatur hingga tingkat RT/RW. Setelah itu mengganti dengan PPKM Darurat pada awal Juli 2021 di provinsi Jawa-Bali lantaran melonjaknya kasus infeksi setelah Lebaran.

Sarat kompromi

Setelah habisnya jangka waktu penerapan PPKM Darurat, pemerintah memperpanjang dengan membuat aturan baru yakni PPKM level 1 hingga 4 sampai 2 Agustus mendatang.

Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai seluruh kebijakan pandemi Indonesia banyak dipengaruhi oleh kompromi politik dan ekonomi ketimbang kesehatan.

Ia mencontohkan, pemerintah ngotot menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 meski banyak penolakan dari pakar kesehatan. Tapi di sisi lain, selalu lemah dalam pelaksanaan 3T (pengetesan, pelacakan, perawatan).

Pengamatannya hingga saat ini Indonesia masih berkutat pada rasio 1 banding 1 dalam melakukan pelacakan kontak erat Covid-19, jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1 banding 30.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.