Laporan Baru Ungkap Prioritas Kesehatan Pemimpin Global Usai Pandemi

KOMPAS.com - Philips baru saja meluncurkan penelitian Indeks Kesehatan Masa Depan (Future Health Index atau FHI).

Laporan ini mengukur kesiapan global dalam mengatasi tantangan kesehatan dan membangun sistem kesehatan yang efektif dan efisien selama tiga tahun ke depan.

Secara total, ada 3.000 responden dari kalangan pimpinan dan pengambil keputusan di bidang kesehatan di 14 negara, yang disurvei untuk mengetahui prioritas kesehatan mereka.

14 negara itu adalah Australia, Brazil, China, Perancis, Jerman, India, Italia, Belanda, Polandia, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan dan Amerika Serikat.

Hasilnya mengungkapkan bahwa mayoritas responden meyakini bahwa rumah sakit, fasilitas kesehatan dan sistem kesehatan di negara mereka secara umum telah menunjukkan resiliensi dalam setahun terakhir.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Telemedisin dan Layanan Kesehatan Digital Makin Krusial di Indonesia

Untuk diketahui, resiliensi di sini merujuk pada kemampuan untuk cepat bangkit dari tantangan.

Lalu, dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, hampir dua per tiga (64 persen) pemimpin di bidang kesehatan masih memprioritaskan investasi di bidang telemedis atau layanan kesehatan jarak jauh dengan bantuan teknologi.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam digitalisasi layanan kesehatan.

Dipaparkan oleh Caroline Clarke, Market Leader, Philips ASEAN Pacific dalam media briefing, Rabu (5/5/2021); kurangnya pengalaman tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi telehealth adalah hambatan utama yang disebutkan oleh para pemimpin kesehatan di negara-negara Asia-Pasifik.

Hambatan kedua adalah kurangnya sumber daya manusia itu sendiri. Namun, di saat yang sama hanya 15 persen responden yang menyebutkan kekurangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Baca juga: Telemedisin, Inovasi Teknologi di Masa Pandemi Covid-19 Mudahkan Layanan Kesehatan

Sementara itu, dalam tiga tahun ke depan, hanya 40 persen saja yang menjawab masih akan berfokus pada telemedis.

Prioritas investasi mereka beralih ke kecerdasan buatan (AI), yang meningkat dari 36 persen pada saat ini menjadi 74 persen dalam tiga tahun mendatang.

Investasi dalam AI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasi, memprediksi hasil akhir dan mengintegrasikan diagnostik untuk mendukung keputusan klinis.

Selain kedua hal di atas, ekspektasi akan layanan kesehatan berkelanjutan yang ramah lingkungan juga meningkat 10 kali lipat dalam tiga tahun mendatang.

Clarke berkata bahwa di samping tuntutan dari organisasi non-pemerintah seperti World Economic Forum dan World Medical Association, peningkatan pengunaan alat pelindung diri sekali pakai dan limbahnya selama pandemi Covid-19 juga mendorong perubahan ini.

Baca juga: 4 Gelombang Besar Covid-19 yang Menghantam Sistem Layanan Kesehatan

Tiga pelajaran penting untuk Indonesia

Melihat hasil survei ini, Clarke berkata bahwa ada tiga pelajaran penting yang bisa diambil oleh para pemimpin pengambil keputusan di Indonesia.

Pertama, meski pandemi membawa berbagai tantangan, adalah penting bagi sistem kesehatan Indonesia untuk terus berinvestasi dalam teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan, supaya tidak tertinggal dari negara-negara lain di wilayah ini.

Kedua, pandemi ini telah mengonfirmasi bahwa layanan kesehatan virtual dapat dilakukan, jadi inilah saatnya bagi sistem layanan kesehatan untuk memanfaatkan hal ini.

Menurut Clarke, telemedis dapat sangat bermanfaat bagi negara dengan populasi yang besar serta disparasi tinggi seperti Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Akan tetapi dalam adopsinya, Indonesia juga perlu melatih tenaga kesehatan profesional dan masyarakat dalam menggunakannya, khususnya di kalangan generasi yang lebih tua sebagai kelompok usia yang sesungguhnya paling diuntungkan dengan adanya layanan telehealth

Terakhir, keberlanjutan lingkungan menjadi agenda layanan kesehatan yang semakin penting di wilayah Asia-Pasifik.

"Para pemimpin di Indonesia harus mempertimbangkan kembali apa arti hal ini bagi praktik bisnis dan mitra mereka," ujarnya.