BPOM: Belum Ada Kandidat Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Edar di Indonesia

Namun Togi menuturkan, Badan POM sebagai bagian dari komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dikenal sebagai KPCPEN, mendukung persiapan pemerintah dalam pemberian vaksin Covid-19 ini.

Selain itu, belum dikeluarkannya perizinan edar atau Emergency Use Authorization (EUA) adalah berdasarkan arahan presiden Indonesia tentang perlunya kehati-hatian terkait rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas. 

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai pengawas obat dan makanan, Badan POM mengambil langkah strategis perihal vaksin Covid-19, dengan mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Belum Ada Vaksin Covid-19 yang Ampuh, Kenapa Vaksinasi Dimulai November?

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki standar dalam perizinan untuk obat-obatan dan vaksin yaitu harus melalui proses uji klinik sebagai pembuktian khasiat dan keamanannya.

Serta, pemenuhan mutu produk melalui hasil evaluasi persyaratan mutu dan pemastian proses produksi atau pembuatan vaksin sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau good maintenance practicise juga harus terpenuhi.

"Setelah proses evaluasi tersebut dilalui dan dianggap memenuhi syarat dari aspek keamanan, khasiat dan mutu, maka barulah Badan POM akan memberikan perizinan penggunaan," ujarnya.