Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi Dibanding Enam Negara Asia

Sedangkan dari sisi rumah tangga, yang paling banyak terdampak adalah India (162.000 keluarga) dan Indonesia (135.000 keluarga).

Secara mayoritas, letusan konflik agraria yang terjadi merupakan konflik yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun, terutama di Indonesia dan India.

Padahal lebih dari seperempatnya memiliki status tidak diketahui. Di sisi lain, ada 17 persen dari semua kasus yang usianya kurang dari dua tahun, yang artinya terjadi peningkatan rata-rata jumlah kasus baru-baru ini.

Baca juga: Bergulir 24 Tahun, Konflik Pertanahan di Jatikarya Bekasi Berhasil Dituntaskan

Lebih dari separuh (58 persen) mencakup tanah masyarakat adat, terutama di Bangladesh, India dan Filipina.

Juga, kasus-kasus yang melibatkan petani gurem, penguasaan di bawah 0,5 hektar, (14 persen) dan pemilik lahan hutan kecil (12 persen).

Korban terdampak dalam konflik adalah kelompok petani, masyarakat adat dan masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan.

Dari sisi pemangku kepentingan yang paling banyak menjadi penyebab letusan konflik agraria adalah korporasi (36 persen), pemerintah (29 persen) atau individu penguasa yang kuat (15 persen).

Program pemerintah/program pembangunan menjadi penyebab letusan konflik agraria tertinggi kedua, diantaranya infrastruktur umum, termasuk jalan, jembatan, bandara atau pelabuhan.

“Dari total 178 letusan konflik akibat program pemerintah, 90 persen disumbang oleh Indonesia, termasuk letusan akibat Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga menyumbang luasan terbanyak,” sebut Marianne.

Baca juga: Konflik Rempang dan Tanggung Jawab Perencana Ruang

Dari kategori perusahaan yang terlibat dalam konflik tanah, yang tertinggi adalah kategori agribisnis dan perkebunan, pertambangan dan properti.

“Walaupun perusahaan industri kayu hanya 5 persen, tapi dari sisi luasan menempati hampir separuh (48 persen) dari area konflik,” kata Marianne.

Tingginya konflik agraria Indonesia di enam negara tersebut juga linier dengan tingginya aduan masyarakat tentang konflik pertanahan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terima sepanjang tahun lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Sigiro, meningkatnya tren konflik agraria ini telah menjadi perhatian khusus.

“Isu agraria menjadi masalah yang paling banyak masyarakat konsultasikan tahun 2023,” katanya.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengutip data Catatan Akhir Tahun KPA tahun 2023 yang menilik konflik agraria di era Jokowi lebih tinggi (2.939 kasus) dibanding era SBY (1.354 kasus).

Baca juga: Bahlil Bilang Konflik di Pulau Rempang Harus Ditangani dengan Lembut