Soal Proyek LRT Bali, Pemda Akan Jadi Pemegang Saham Mayoritasnya

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membahas tindak lanjut rencana pembangunan LRT Bali pada Minggu (17/12/2023).

Dia menyampaikan terkait penanggung jawab proyek, Pemerintah Daerah (Pemda) Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%, sedangkan Pemerintah Pusat sebagai minoritas dengan 49%.

"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," jelas Budi dikutip dari laman Kemenhub.

Ada pun skema pendanaan proyek LRT Bali dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya, Korea Selatan pun telah menyatakan kesiapannya untuk membangun LRT di Bali.

Baca juga: LRT Bali Dibangun Awal 2024, Rute Bandara Ngurah Rai Tembus Canggu

Menhub berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra menambahkan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu," tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini Pemprov Bali memprioritaskan pembangunan LRT Bali Fase 1 dengan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park.