Beri Subsidi Tarif LRT Jabodebek, Pemerintah Guyur Rp 119,7 Miliar

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal, termasuk LRT Jabodebek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menyampaikan, pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) sebesar Rp 119.793.951.000,00 (hampir Rp120 miliar) pada 2023," jelasnya dalam acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek, pada Kamis (07/12/2023), dikutip dari laman resmi KAI.

Sebagai informasi, besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Risal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

"Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," tukas Risal.

Baca juga: Sejak LRT Jabodebek Beroperasi, Kenaikan Harga Rumah di Bekasi Paling Tinggi

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo menambahkan, pihaknya berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.

KAI juga akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.

"KAI akan terus mendukung Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," pungkas Didiek.