Meski Muslim Penduduk Mayoritas, Permintaan KPR Syariah Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun memiliki mayoritas penduduk yang beragama Muslim, namun permintaan pembiayaan perumahan (KPR) berbasis syariah di Indonesia masih sangat minim.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna bahkan mengakui pembiayaan perumahan syariah di Indonesia baru mencapai 10 persen.

Padahal dengan potensi masyarakat yang mayoritas Muslim, seharusnya pembiayaan syariah khususnya di sektor perumahan angkanya bisa lebih tinggi.

Baca juga: Rata-rata Masyarakat Ambil Cicilan KPR Rp 1,6 Juta Selama 13 Tahun

"Ini anomali yang terjadi di Indonesia, padahal dengan penduduk muslim yang mencapai 90 persen,” ungkap Herry saat menghadiri Gelaran akad massal KPR Syariah yang diselenggarakan oleh BTN Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Selasa (26/9/2023).

Ia berharap besar, angka pembiayaan syariah di Indonesia bisa lebih baik lagi dalam beberapa tahun ke depan.

“Seharusnya pembiayaan perumahan syariahnya bisa lebih dari 10 persen. Angka ini yang harus bisa kita balik ke depannya," ujarnya.

Herry juga meminta stakeholder terkait agar lebih menyosialisasikan pembiayaan perumahan syariah serta memodifikasi aturan-aturannya agar tidak lagi dinilai sama dengan pembiayaan konvensional.

Seperti diketahui, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) melalui Unit Usaha Syariah (UUS/BTN Syariah) bekerjasama dengan BP Tapera baru saja menggelar Akad Massal KPR Syariah bagi 2.300 unit pada Selasa (26/9/2023). 

Baca juga: Ternyata, Masyarakat Kelas Atas Mendominasi Pembelian Rumah via KPR

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan BTN Syariah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan syariah sekitar 45.750 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah Subsidi dan 10.600 KPR Syariah Non Subsidi.