Kepemimpinan Baru REI Menjaga Soliditas Satu Suara

Kebijakan strategis yang berlaku secara internal, menurut CEO Buana Kassiti Group yang saat ini menjabat Ketua DPD REI Jawa Barat tersebut, mencakup memfasilitasi anggota, meningkatkan kapasitas, knowledge dan skill anggota, meningkatkan akses ke lembaga keuangan dan alternatif pembiayaan.

"Kemudian meningkatkan kesepahaman kerjasama pengembang besar Nasional dan daerah, membangun database digital dan riset properti, dan membentuk badan kajian strategis," papar Joko.

Badan Kajian Strategis

Terkait pembentukan Badan Kajian Strategis, Joko menguraikan, akan menjadi tanki pemikiran organisasi dalam mengkaji, meneliti, merumuskan, mengedukasi, dan mengamplifikasi subyek bahasan atau isu-isu potensial terkait sektor perumahan.

Sebagaimana diketahui, REI memiliki 6.200 anggota, sebanyak 5.577 anggota di antaranya merupakan penyedia rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 52 pengembang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar Rp 264 triliun atau 33 persen, dan yang belum terkonsolidasi sekitar 3-4 kali lebih banyak.

Baca juga: Meski Menikah dengan Orang Indonesia, WNA Tak Bisa Punya Harta Properti Bersama

Dari peran ribuan anggota ini, menjadikan industri perumahan dan properti secara umum tercatat berkontribusi 14,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, 9,3 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 31,9 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota, 40 persen terhadap penyediaan infrastruktur melalui Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan 30-70 persen Penerimaan Pajak dari transaksi properti.

Selain itu, industri properti juga terbukti meningkatkan pertumbuhan 175 industri hulu, mendorong pertumbuhan investasi baru. 

Belum lagi kontribusi terhadap lingkungan yang menurut Joko menyerap 10,2 persen tenaga kerja langsung dan tak langsung, meningkatkan kualitas lingkungan, serta ekonomi sirkular.

"Oleh karena itu, diperlukan Badan Kajian Strategis yang mampu memproduksi terobosan, solusi cerdas dari masalah-masalah perumahan dan properti yang sangat dinamis ini," imbuh Joko.

Mereka yang akan bergabung dalam Badan Kajian Strategis ini adalah SDM internal REI di pusat dan daerah yang potensial, profesional (praktisi), akademisi, dan pakar atau konsultan eksternal.

Baca juga: Pemerintah Gelar Karpet Merah Kepemilikan Properti buat Orang Asing

"Hasil kajian akan menjadi bahan edukasi bagi anggota, dan suara REI untuk disampaikan kepada pemerintah dan stakeholders dan diamplifikasi kepada media serta masyarakat," cetus Joko.

Sementara program strategis eksternal meliputi upaya memperjuangkan Undang-Undang Khusus yang memayungi industri properti, memperjuangkan hadirnya Kementerian Khusus Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan, mengawal terwujudnya percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Selanjutnya advokasi kebijakan/regulasi yang kontraproduktif seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Izin Lingkungan atau Upaya Kegiatan/Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL), Persyaratan Rumah Subsidi, dan Rumah Susun.

Berikutnya, mempererat hubungan dengan kementerian dan seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan, regulasi, program bersama-sama dan beriringan.

Memantapkan program strategis tujuh pilar yakni pendidikan dan pelatiham pembiayaan dan perbankan, hukum dan perizinan, perpajakan, pertanahan, infrastruktur dan tata ruang.

"Terlibat dalam momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan menjalin kerjasama dengan investor internasional," tuntas Joko.