Solusi Tragedi Depo Plumpang, IAP DKI: Penataan Ulang Kawasan hingga Revisi RTRW

JAKARTA, KOMPAS.com - Musibah kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, merupakan tragedy of open access akibat pembiaran yang terjadi selama puluhan tahun.

PT Pertamina (Persero) tidak menjaga aset miliknya. Pada saat yang sama, masyarakat juga telah membangun rumah di atas lahan yang bukan miliknya.

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta, Adhamaski Pangeran menyampaikan, musibah ini merupakan dampak dari adanya kesalahan bersama yang didiamkan selama berpuluh-puluh tahun.

"Upaya penyelesaian masalah ini tidak langsung ke akar persoalan. Yang ada hanya solusi yang dianggap paling populis," ujarnya dalam rilis pers diterima Kompas.com, Jumat (10/03/2023).

Baca juga: Bangun Buffer Zone, ATR/BPN Identifikasi Kepemilikan Tanah Plumpang

Menurut dia, kini tidak perlu melihat ke belakang supaya persoalan sengketa lahan dan permukiman tidak layak huni di wilayah Kampung Tanah Merah, Plumpang, dapat dituntaskan secara baik.

Sebab, berdasarkan data IAP DKI Jakarta tahun 2021, area tersebut dihuni tidak kurang dari 9.234 kepala keluarga (KK) atau sekitar 34 ribu jiwa yang bermukim di lahan seluas 81 hektare.

"Kampung Tanah Merah merupakan kawasan terpadat, mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi se-Asia. Sayangnya, jalan yang ada juga sangat terbatas sehingga menyulitkan aksesibilitas pemadam kebakaran (damkar)," tegasnya.

Saat ini berkembang wacana dua alternatif solusi, yakni relokasi Depo Pertamina maupun relokasi masyarakat.

Namun bagi IAP DKI Jakarta, keduanya tidak bisa dipisah. Opsi alternatif relokasi Depo Pertamina harus tetap dibarengi dengan program penataan ulang kawasan permukiman di Kampung Tanah Merah.

Penataan ulang Kampung Tanah Merah harus dilakukan. Bagaimanapun, 34 ribu jiwa adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk bermukim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945.