Masyarakat Akui Ada Ancaman Soal Penyelesaian Sengketa Lahan Proyek Mandalika

JAKARTA,KOMPAS.com - Masyarakat lokal di Mandalika melaporkan adanya tindakan ancaman baik dari aparat keamanan dan pemerintah NTB terkait dengan penyelesaian sengketa lahan di proyek Mandalika.

Hal ini menyusul pengamanan yang lebih ketat pada acara World Superbike, pada awal Maret 2023, bila dibandingkan dengan acara balap motor sebelumnya di Mandalika International Street Circuit.

Komandan Satuan Brimob Polda NTB Kombes Pol. Komaruz Zaman menyatakan bahwa pasukan Brimob (SWAT taktis) yang dikerahkan sedang memantau situasi dan antisipasi adanya tanda-tanda teror, kerusuhan, dan bencana alam.

Pasukan tersebut juga melakukan latihan anti-protes di sirkuit Mandalika, melibatkan unit Brimob dengan perlengkapan anti huru hara. Mereka Berlatih menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Seorang anggota masyarakat yang terkena dampak berkata dirinya merasa terancam karena dikunjungi oleh seorang petugas intelijen.

Baca juga: Kawasan Mandalika Bakal Dikelilingi Fasilitas Pengamanan, Ini Rinciannya

“Saya dikunjungi oleh seorang petugas intelijen yang mengatakan kepada bahwa saya tidak boleh berpartisipasi dalam protes damai dalam bentuk apapun, termasuk protes terkait hak atas tanah saya selama Balapan Superbike Dunia (World Superbike Race) ini,” jelasnya.

Masyarakat Mandalika  yang terdampak sampai saat ini masih menuntut proses penyelesaian sengketa yang lebih holistik atas tanah, rumah, tanaman dan sumber daya alam yang hilang karena pembangunan proyek Mandalika. 

Saat ini, pemerintah Indonesia memimpin proses penyelesaian sengketa palsu. Namun, ini hanya dapat diakses oleh keluarga yang memiliki sumber daya untuk membayar penasihat hukum atau pengacara.

Dalam dua pertemuan yang digelar sebelumnya, masyarakat dibebankan untuk mengungkapkan data kepemilikan tanah.

Sementara, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), tidak mendapatkan tekanan meski belum mengungkapkan survei tanah yang komprehensif di kawasan Mandalika.

Tekanan dari Pemerintah NTB

Sayangnya, pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) juga terkesan menyampingkan kepentingan masyarakat di daerahnya.

Alih-alih memimpin proses penyelesaian sengketa tanah yang dapat diakses oleh mereka yang dampak, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, malah mendorong masyarakat membawa kasus sengketa tanah terhadap ITDC ke pengadilan agar didapatkan keputusan akhir tentang kepemilikan tanah dan kompensasi.

Saran Gubernur NTB ini menempatkan keluarga yang miskin secara materiil dan sumber daya dalam risiko yang besar dapat terpinggirkan atau dikecualikan dari proses sama sekali.

Pemerintah Indonesia juga harus bertanggung jawab terhadap adanya intimidasi terhadap orang-orang yang terkena dampak proyek yang ingin mengorganisir protes damai atas hak tanah mereka selama gelaran World Superbike.

Baca juga: Kawasan Mandalika Akan Punya Dua Ground Water Tank, Ini Progresnya