Atasi Konflik Pertanahan di Surabaya, Hadi Tjahjanto Tawarkan Tiga Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menawarkan tiga solusi atas konflik pertanahan di Kota Surabaya yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Hal itu diutarakannya saat rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (05/01/2023).

Permaslaahan yang dimaksud meliputi konflik antara masyarakat Kota Surabaya dengan PT KAI di Kelurahan Sawunggaling, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di Kelurahan Jagir, serta konflik izin Pemakaian Tanah (IPT) pemerintah daerah (Surat Ijo).

"Masyarakat sudah lama di lokasi tersebut, kemudian tempat ini sudah penuh penduduk. Kami menawarkan kepada pengelola, dalam hal ini BUMN, PT KAI, PT Pelindo III, dan pemerintah daerah," ujar Hadi dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: KPK: Prosedur Layanan Pertanahan dengan Praktik Aslinya Belum Sinkron

Solusi pertama adalah diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan beberapa pertimbangan. Kedua, diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL), entah itu di atas tanah BUMN atau pemerintah daerah.

"(Solusi) Yang ketiga adalah relokasi," jelasnya.

Menteri ATR/Kepala BPN meyakini ketiga solusi tersebut akan menjawab permasalahan yang telah terjadi berlarut-larut.

Sehingga nantinta masyarakat dapat segera memiliki legalisasi aset sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah yang selama ini ditempati.

Baca juga: Dokumen Persetujuan Substansi RTRW dan RDTR di Bali Resmi Diserahkan

"Karena supaya tidak berlarut-larut. Ini kami serahkan (beberapa pilihan) kepada pemerintah daerah, kepada BUMN, PT Pelindo maupun PT KAI. Karena masyarakat juga butuh kepastian hukum, sehingga mereka hidup di sana juga tenang," tukas Hadi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, pihaknya membutuhkan solusi strategis dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Kota Surabaya.

"Saya rasa ini PR nasional bukan hanya Jawa Timur. Kami terima kasih sekali. Permasalahan ini harus mendapatkan solusi efektif dan kehadiran pak Menteri, pak Wamen, akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kita semua," tutupnya.