JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah untuk membangun Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Solo (Tol Lingkar Solo) di Provinsi Jawa Tengah menuai penolakan.
Meskipun jalan tol yang digagas untuk mengurai kemacetan di Kota Solo itu masih dalam tahap studi kelayakan oleh Kementerian PUPR.
Penolakan rencana Tol Lingkar Solo mulanya datang dari tiga Bupati yang daerahnya akan dilintasi, yakni Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo.
Namun tak berhenti di situ, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga sepakat dengan penolakan dari tiga Bupati tersebut.
Menurut dia, rencana proyek Tol Lingkar Solo perlu dikaji ulang dan memikirkan lagi opsi yang lebih tepat.
Sebab, mengurai kemacetan jalan di perkotaan tidak perlu membangun jalan tol. Cukup dengan membangun jalan lingkar atau jalan non-tol.
"(jalan lingkar) Lebih murah dan luasannya (area lahan yang diperlukan) bisa lebih kecil dari tol. Karena bikin jalan tol ada persyaratan-persyaratan minimum seperti Rumija," jelasnya kepada Kompas.com, Kamis (05/01/2022).
Baca juga: Rencana Proyek Tol Lingkar Solo, Ditentang Tiga Bupati hingga Dipertanyakan Pakar
Apalagi wilayah sekitar yang akan dilalui merupakan areal persawahan yang menjadi lumbung pangan produktif.
Sehingga jika rencana pembangunan Tol Lingkar Solo tetap berjalan, maka luas lahan persawahan dan sumber pangan masyarakat kian menipis.
"Sangat wajar (jika tiga bupati menolak rencana Tol Lingkar Solo), karena kita kan harus mengorbankan lahan pertanian. Ya cukup jalan lingkar saja, itu jalan biasa (bukan tol)," tandasnya.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.