Momen Natal-Tahun Baru "Ditutup", Penumpang Angkutan Umum Naik 71 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi secara resmi menutup Posko Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada Rabu (04/01/2023).

Posko tersebut telah berlangsung sejak 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Berdasarkan hasil pemantauan, pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda mencapai 10,31 juta orang atau meningkat 71,09% jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu sebanyak 6,03 juta orang.

Kenaikan jumlah penumpang terjadi di seluruh moda transportasi baik angkutan jalan, penyeberangan, laut, udara, dan kereta api.

Budi menjelaskan, gangguan cuaca ekstrem pada masa libur Natal dan Tahun Baru mengakibatkan terganggunya beberapa perjalanan angkutan umum yang sedang melonjak, seperti penundaan ataupun pembatalan perjalanan.

Baca juga: Selama Natal-Tahun Baru, 1,27 Juta Kendaraan Mudik via Tol Trans-Sumatera

Untuk mengantisipasi gangguan cuaca, sejumlah upaya telah dilakukan di antaranya, meningkatkan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan berkoordinasi secara intensif dengan operator sarana dan prasarana transportasi.

Selain itu, memberikan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrem.

"Apa yang sudah kita siapkan relatif berjalan baik dan tetap ada beberapa evaluasi yang harus ditingkatkan ke depannya, sebagai persiapan untuk menghadapi angkutan lebaran tahun ini," jelas Budi dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Selain lonjakan penumpang angkutan umum, jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek yang terpantau melalui empat gerbang tol utama juga meningkat 7,54% atau sebanyak 2,24 juta kendaraan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,07 juta kendaraan.

Sementara itu, kendaraan yang masuk Jabodetabek meningkat 7,48% atau sebanyak 2,18 juta kendaraan, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2,01 juta kendaraan.

Baca juga: Optimalisasi Layanan Lost and Found, KAI Amankan 30 Barang Hilang Saat Nataru

Evaluasi untuk Momen Lebaran 2023

Sejumlah catatan yang akan dilakukan evaluasi di antaranya yakni sinkronisasi yang lebih baik antara pengambilan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan.

Kemudian, pengaturan cuti bersama dan waktu libur sekolah untuk membagi beban lalu lintas jalan, dan menyiapkan armada angkutan umum yang memadai. 

Kemudian, mengantisipasi titik-titik krusial yang berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas atau lonjakan penumpang, pengaturan rest area, dan titik-titik yang berpotensi terdampak kondisi alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain.

"Menghadapi angkutan lebaran yang kurang dari 4 bulan lagi, saya juga minta kepada jajaran Kemenhub untuk melakukan pengamatan dengan lebih teliti, dan selalu berkoordinasi intensif dengan stakeholder," terangnya.

"Terobosan-terobosan juga harus dilakukan dengan baik, dan survei harus dilakukan secara akurat terkait berapa jumlah pemudik yang akan terjadi, sehingga lonjakan yang terjadi dapat diantisipasi lebih baik lagi," pungkas Budi.