Contoh antitesis ini seperti isu konflik lahan di IKN yang saat ini sedang marak dibicarakan. Tiba-tiba saja masyarakat setempat berseru mengenai lahan mereka yang merasa diserobot pemerintah.
Contoh lain, debat soal dengan kata-kata indah seperti sustainable, smart, green, ten minutes city, innovative, dan lain-lain, kini harus berhadapan dengan realita ketidaktersediaan anggaran.
Yang cukup mengkhawatirkan, justru kalangan perencana kota di Indonesia masih banyak yang sunyi senyap. Atau paling-paling hanya ikut diskusi-diskusi common sense saja.
Padahal, untuk menyusun produk hukum statutory plan tata ruang termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Kalimantan, RTRW Kalimantan Timur, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan IKN, RRencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dipersyaratkan keahlian khusus perencanaan wilayah dan kota.
Prasyarat pendidikan perencanaan wilayah dan kota, dan tata cara merencana ini dituangkan dalam pedoman penyusunan rencana tata ruang yang diatur ketat melalui Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Persyaratan minimal pengalaman teknis dan lisensi untuk berpraktek, dikeluarkan oleh asosiasi profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Kota dan Wilayah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketegakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Kini target pemerintah pemindahan ibukota sekarang dan segera menjadi tantangan bagi perencana kota Indonesia.
Para perencana kota harus mau basah tangan, terutama mereka yang ada di tiga kementerian utama yaitu Bappenas, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ada beberapa risiko yang harus menjadi perhatian para perencana Indonesia.
Harus dipastikan pembangunan IKN tidak berakhir dengan ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan jurang lebar seperti Brasilia.
Perjalanan mengimplementasi rencana dalam pembangunan IKN akan terjal dan sulit.
Via Ferrata membuat jalur curam berbahaya menjadi lebih dapat dilalui. Nampaknya perlu via ferrata dalam pembangunan IKN.
Selain ituu, perlu ada yang bekerja menyiapkan jalur aman minimal untuk dua hal, yaitu integrasi dokumen produk perencanaan IKN yang telah disusun oleh satgas-satgas IKN di kementerian.
Dan mengaktifkan project management office (PMO) kelas dunia untuk membantu kerja Otorita IKN.
Dibuatkan fondasi proses kerja sekokoh besi di dinding batu terjal, agar pelaksanaan pembangunannya ke depan bisa lebih dipastikan keberlanjutannya.
Jangan lupa, walau ada via ferrata summit ke puncak nampak mudah, namun belum tentu cepat.
Bisa berhari-hari menguras tenaga, bahkan pendaki berpengalaman pun bisa tidak sampai di puncak!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.