Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aset KAI di Medan Diselamatkan, Uang Negara Rp 480 Miliar Aman

Kompas.com - 30/05/2024, 14:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 2 Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Sertifikat HPL tersebut untuk lahan yang berlokasi di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan total luas sekitar 3,1 hektar.

AHY mengatakan bahwa sertifikat tanah berkontribusi untuk meningkatkan nilai ekonomi. Dalam hal ini, uang negara yang berhasil diamankan adalah sekitar Rp 480 miliar.

"Jadi inilah betapa signifikannya kalau kita bisa menuntaskan masalah-masalah sengketa tanah di berbagai penjuru Indonesia. Bayangkan satu saja kita selesaikan ini bisa menghadirkan sekitar Rp 480 miliar untuk negara, tentu kalau untuk negara ujungnya juga kembali ke rakyat," kata AHY.

Adapun konflik lahan ini terjadi antara PT KAI dengan PT Agra Citra Karisma (ACK). Konflik bermula ketika PT ACK membangun Mall Center Point Medan di atas aset PT KAI.

"Permasalahan lahan milik PT KAI di Kota Medan ini sudah berlangsung lama sekali, bahkan dari Pak Heru (Direktur Operasi) tadi menyampaikan sejak tahun 1982 sudah bermasalah, kemudian 2011, artinya 13 tahun yang lalu sudah masuk ke pengadilan, jadi ini terus berlarut-larut," lanjut AHY.

Baca juga: INA Digital Govtech Diluncurkan Jokowi, AHY Ogah Ketinggalan

Pada kesempatan yang sama, Didiek menjelaskan bahwa 2 sertifikat tersebut masing-masing untuk lahan seluas 19.000 meter persegi dan 12.000 meter persegi.

Permasalahan ini juga sudah dua kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Medan dan dimenangkan oleh PT KAI.

Selanjutnya, mal yang berdiri di atas lahan itu tetap akan beropasi, namun PT ACK harus membayar sewa kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang transportasi umum tersebut.

"Iya, komersial pokoknya," tegas Didiek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com