Kebutuhan Listrik Capai 1.800 TWh pada 2060, Ini Solusi yang Ditawarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan listrik masyarakat semakin meningkat.

Diperkirakan, pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia pada 2060 mencapai 1.800 terrawat hour (TWh).

Sementara itu, pemerintah telah mencanangkan proyek 35 giga watt (GW) yang didominasi oleh bahan bakar fosil.

Namun proyek tersebut hanya mampu memberikan tambahan sebesar 21 GW atau sekitar 120 TWh pada total kebutuhan listrik.

Angka tersebut ditambah dengan produksi energi nasional yang mencapai 300 TWh pada 2020 berdasarkan basecase.

“Artinya ada gap sebesar 1.380 TWh atau 230 GW dan ini sangat mungkin diisi oleh pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dan memerlukan biaya investasi 500-600 miliar dolar AS,” ujar Senior Executive Vice President Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Chairani Rachmatullah dalam webinar oleh Universitas Sriwijaya, Palembang, dilansir dari Antara, Senin (14/2/2022).

Adapun solusi yang akan diberikan oleh PLN adalah dengan menyiapkan peta jalan dukungan pengembangan EBT dan membuat Rencana Penambahan Pembangkit pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 atau Greener RUPTL.

Baca juga: Kondisi Desa Wisata di Langkat: Infrastruktur Tak Memadai, Listrik pun Sering Padam

Selain mengisi kekosongan energi sebanyak 230 GW hingga 2060, rencana ini juga berguna untuk mewujudkan Zero Carbon pada 2060 seperti yang telah ditargetkan pemerintah. Sedangkan saat ini, kapasitas terpasang pembangkit PLN telah mencapai 63,3 persen.

Rencananya dalam 10 tahun ke depan, PLN akan menambah pembangkit baru sebesar 40,6 GW dengan porsi EBT sebesar 20,9 GW atau mengisi sekitar 51,6 penambahan.

PLN juga merencanakan untuk mengistirahatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) retirement sebesar 1,1 GW.

Langkah lain yang diambil adalah penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)/Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) tua sebesar 3,6 GW. Sehingga, kapasitas pembangkit PLN pada tahun 2030 menjadi 99,2 GW.

Terkait upaya transisi energi kelistrikan Indonesia, Chairani meyakini akan ada risiko yang sangat mungkin terjadi, mulai dari sisi regulasi, lingkungan, operasional dan keuangan.

“Salah satunya dari sisi operasional yakni bakal ada penurunan keandalan listrik dan dari sisi lingkungan yakni bakal ada masalah jika ada ekploitasi berlebih untuk penyediaan bahan baku pembangkit tenaga biomassa,” jelasnya.