Temui Menteri Siti Nurbaya, Wagub Sumut Bicara Ekowisata, Jalan Alternatif sampai Orang Utan

MEDAN, KOMPAS.com - Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong kemajuan ekonominya.

Selain Danau Toba, pengembangan destinasi wisata konservasi dan alam (ekowisata) Bukit Lawang dan Tangkahan di Kabupaten Langkat serta pembukaan jalur alternatif di Kabupaten Karo menjadi fokus utama.

Pengembangan lokasi wisata dan jalur alternatif tersebut bersinggungan dengan hutan negara yang ada di Sumut seperti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan dan kawasan hutan lainnya.

Untuk itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar yang didampingi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno di rumah dinasnya di Jakarta.

Baca juga: Wagub Sumut Minta Sterilisasi Bandara Silangit dari Makanan Berbahaya

"Pertemuan tadi membicarakan beberapa hal terkait hutan di Sumut, terutama yang menunjang pariwisata Bukit Lawang dan Tangkahan, juga Karo," kata Musa dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/1/2022).

Selain itu, Global Climate Fund Indonesia juga menjadi bahan perbincanga. TNGL dengan kekayaan sumber daya alamnya memiliki potensi serapan dan simpanan karbon yang cukup besar.

Pemprov Sumut berkomitmen menjaga kawasan hutan primer ini seperti yang diamanatkan pemerintah Indonesia.

"Sumut akan memulai konsesi oksigen yang kita hasilkan dari Hutan Gunung Leuser yang dicetuskan melalui Paris Agreement yang tertuang di Perpres 98 tahun 2021," katanya lagi.

Terkait Bukit Lawang dan Tangkahan, Musa bilang, pihaknya meminta dukungan untuk mengaktifkan kembali konservasi Orang Utan di Bukit Lawang yang sudah lama tidak beroperasi.

"Alhamdulillah, disetujui Bu Menteri. Pola kerjasamanya nanti akan ditindaklanjuti," ucap dia.

Soal Tahura, Musa meminta izin karena rencana pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi melewati Simpang Tuntungan-Kutalimbaru-Sembaikan sepanjang 16.257 meter dan lebar 15 meter melewati Tahura Bukit Barisan.

Juga jalur alternatif lain ke Kabupaten Karo yang ada di Kabupaten Deliserdang melalui Rumahliang di Kecamatan STM Hulu-Barusjahe.

Musa berharap, apa yang disampaikannya kepada Menteri Siti bisa terealisasi. Setelah Langkat, Pemprov Sumut akan melanjutkan pembangunan wisata di Kabupaten Karo dan Kepulauan Nias serta daerah lainnya secara bertahap.

"Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Jalur alternatif menunggu izin

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai rapat bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan terkait pembukaan jalan alternatif Medan-Berastagi di rumah dinasnya pada Februari 2021 lalu mengatakan, pembukaan jalur alternatif Medan-Tuntungan-Kutalimbaru-Tandukbenua-Sembaikan-Berastagi tinggal menunggu izin penggunaan kawasan hutan dari KLHK sepanjang 5 kilometer.

“Progresnya sudah berjalan, pengerjaan fisiknya sudah, jalannya sudah dibuka. Tinggal sekitar lima kilometer lagi di kawasan hutan lindung, jadi kita perlu minta izin KLHK untuk alih status sehingga jalur ini semua terhubung,” kata Edy.

Hal ini menjadi prioritas karena Karo merupakan daerah penghasil bahan pangan dan sayur-mayur. Infrastruktur akses untuk daerah ini perlu mendapat perhatian lebih.

“Karo itu tempat logistiknya Sumut bersama Humbahas, itu yang membuat dia prioritas. Karo juga objek wisata favorit untuk Medan sekitarnya, ini merupakan proyek strategis,” ucapnya.

Rute jalur alternatif ini lebih pendek dari jalur utama Medan-Berastagi (76 kilometer), yakni hanya 55,87 kilometer. Menurut Terkelin, jalur ini lebih landai di banding jalur utama.

“Kalau jalur Kutalimbaru, lebih landai dan sudah jalur eksisting sekitar 43 kilometer. Sisanya kita masih harus membuka jalur hutan, karena itu kita minta bantuan gubernur untuk mendapatkan izin membuka jalur di kawasan hutan,” tutur Terkelin.

Jalur alternatif Medan-Berastagi via Rumahliang (Delitua-Rumahliang-Serdang-Barusjahe-Berastagi) juga terkendala pembukaan jalan di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

Sudah ada jalan setapak tetapi butuh pelebaran yang perlu izin KLHK. Di Karo panjangnya sekitar 4 kilometer dan di Deliserdang sekitar 18 kilometer.

Ashari menambahkan, jalur utama Medan-Berastagi saat ini sangat rawan kemacetan karena harus melalui permukiman, pasar dan struktur jalan yang mendaki serta berkelok. Jalur alternatif membuat masalah tersebut teratasi.

Jarak tempuh yang harusnya 2,5 jam dari Medan bisa menjadi 6-7 jam ke Berastagi, entah karena kecelakaan, truk atau bus yang mogok, longsor dan hambatan lainnya. Kalau akses jalannya baik maka lama waktu tinggal wisatawan juga akan bertambah.

"Karena itu kita perlu jalur alternatif, selain untuk memperlancar juga akan mengembangkan daerah-daerah lainnya di Deliserdang dan Karo,” tuntas Ashari.