Alokasi Sukuk Proyek Infrastruktur untuk Kaltim Capai Rp 6,48 triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, pemerintah mengalokasikan Sukuk Proyek senilai Rp 6,48 triliun.

Angka ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sepanjang periode 2014 hingga 2022.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan proyek di Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Baca juga: Disetujui Jokowi, Desain Istana Negara IKN Karya Nyoman Nuarta Banjir Pujian

ITK merupakan salah satu proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca. Dan ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara,” kata Menkeu pada Rabu (5/1/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Sri Mulyani juga melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari beberapa proyek SBSN di Kaltim.

Di bidang pendidikan, SBSN digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan tinggi di ITK, yang mendapatkan alokasi dana Rp 86,6 miliar tahun 2019 untuk gedung pembelajaran.

Kemudian pada tahun 2020, mendapatkan dana senilai Rp 99,9 miliar untuk pembangunan laboratorium terpadu.

Sementara, pembangunan sarana dan prasarana di Politeknik Negeri Balikpapan mendapat alokasi Rp 65 miliar pada tahun 2021.

Kemudian, pembangunan MAN Insan Cendekia Paser memeroleh alokasi SBSN sejak tahun 2018 hingga 2021 dengan total biaya mencapai Rp 53,9 miliar.

Selain itu, SBSN juga digunakan untuk pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas Ibu Kota Negara (IKN) yang dimulai tahun 2020-2023 dengan alokasi total Rp 326,37 miliar.

Pembiayaan SBSN juga dikucurkan untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp 1,163 triliun yang tersebar di berbagai matra.

Sedangkan pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman mendapat nilai alokasi sebesar Rp 13,43 miliar pada tahun 2021.

Sebagian besar alokasi Sukuk Proyek di Kaltim adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. 

Masing-masing 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Sisanya 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam, dan selebihnya di sektor pertahanan keamanan dan sosial.

Sebagai informasi, pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas.

Sumber dana yang digunakan berasal dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.