Biayai 200.000 Rumah, BP Tapera Salurkan Dana FLPP Rp 23 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2022, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menyalurkan dana sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengungkapkan hal ini pada sambutannya di acara penandatanganan kerja sama (PKS) antara BP Tapera dengan 38 bank penyalur FLPP, Kamis (6/1/2022).

"FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi (disalurkan) senilai Rp 23 triliun," jelas Adi.

Anggaran tersebut terdiri Rp 19,1 triliun Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 serta Rp 3,9 triliun dari pengembalian pokok. 

Saat ini, BP Tapera telah menandatangani PKS dengan 38 bank penyalur FLPP yang terdiri dari 7 bank nasional dan 38 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Bank nasional tersebut yakni, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan BTN Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, juga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Baca juga: Catat, Ini Daftar 38 Bank Penyalur FLPP Tahun 2022

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Syariah Indonesia Indonesia Tbk atau BSI, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk atau Artha Graha, serta PT Bank Mega Syariah Indonesia.

Sementara 31 BPD tersebut terdiri dari PT BJB Syariah, PT BPD Sulawesi Selatan, PT BPD Sulawesi Selatan Syariah, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Barat Syariah, PT BPD Sulawesi Tengah, PT BPD Kalimantan Tengah, dan PT BPD Kalimantan Selatan Syariah.

Lalu, PT BPD Kalimantan Timur, PT BPD Nusa Tenggara Barat, PT BPD Papua, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD DKI Jakarta, PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, PT BPD Jawa Tengah Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Timur, PT Bank Nagari, dan BPD Jawa Timur Syariah.

"Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah mengelola FLPP," terang Adi dalam sambutannya pada acara penandatanganan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan para stakeholders (pemangku kepentingan) seperti bank, pengembang, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan dan lainnya, serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Adi berharap, program perumahan ini akan berjalan lancar dan pihaknya akan selalu siap menerima masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.