Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Polri Tindak Tegas Aparat yang Terlibat Mafia Tanah

Kompas.com - 22/09/2021, 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menindak tegas mafia tanah yang sering kali meresahkan dan menjadi penyebab banyaknya konflik pertanahan di Indonesia.

"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan sertifikat redistribusi Tanah Reforma Agraria (TORA) 2021 secara virtual, Rabu (22/09/2021).

Jokowi meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus mafia tanah. Kata dia, jangan sampai ada penegak hukum yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Kepada jajaran Polri saya minta Jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," tegasnya.

Baca juga: Sofyan Djalil: Jangan Jadi Korban Apalagi Bagian dari Mafia Tanah

Konflik agraria merupakan tantangan berat yang merugikan masyarakat kecil. Sudah berkali-kali pula Jokowi mengingatkan, tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus menerus berlangsung.

"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," ujar dia.

Jokowi juga mengaku telah berkali-kali membahas penyelesaian konflik agraria dalam rapat kabinet dan rapat terbatas.

Selain itu, pemerintah juga turut mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi dalam menyelesaikan konflik agraria terutama yang telah berlangsung puluhan tahun.

"Selain itu saya sudah sering mengundang juga kepala daerah untuk menuntaskan konflik agraria yang ada di daerahnya," tutur Jokowi.

Baca juga: Sengketa Tanah Terus Berulang, BPN Ungkap Penyebabnya

Sebelumnya, Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah yang merupakan hasil redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota, Rabu (22/09/2021).

Dari total 124.120 sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat, sebanyak 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota.

"Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat ini adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan tanah pelepasan kawasan hutan," ucapnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+