Kompas.com - 16/07/2021, 12:30 WIB
Peserta Jelajah Sepeda Kalimantan melintasi jalanan rusak di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pada etape ketiga yang menempuh rute Tanjung di Kalsel menuju Batu Kajang di Kalimantan Timur, Rabu (6/5/2015). Rute sejauh 113 kilometer itu didominasi medan tanjakan, kelokan, dan jalan rusak di kawasan Gunung Halat. KOMPAS/IWAN SETIYAWANPeserta Jelajah Sepeda Kalimantan melintasi jalanan rusak di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pada etape ketiga yang menempuh rute Tanjung di Kalsel menuju Batu Kajang di Kalimantan Timur, Rabu (6/5/2015). Rute sejauh 113 kilometer itu didominasi medan tanjakan, kelokan, dan jalan rusak di kawasan Gunung Halat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menguraikan, ada empat permasalahan besar yang menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

“Pertama, adanya revisi tata ruang sebagai adaptasi terhadap pembangunan daerah,” terang Surya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (16/07/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah dilakukan peninjauan kembali, ditemukan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kehutanan dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan, serta pertambangan dan perkebunan.

Permasalahan selanjutnya adalah penyelesaian permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan cagar alam.

Baca juga: Motor Bisa Lewat Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara

Menurut Surya, kedua persoalan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, melainkan juga ada kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (LHK).

Persoalan ketiga yang harus mulai diuraikan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser adalah percepatan penyelesaian tanah transmigrasi.

Hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi data dan analisis tipologi persoalan, melakukan analisa terkait regulasi yang menjadi penghambat dalam permasalahan transmigrasi, sreta perlu optimalisasi koordinasi antar pihak terkait dalam wadah GTRA.

Persoalan lainnya juga yang harus diselesaikan adalah adanya tanah terindikasi terlantar karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan haknya.

Sejatinya, tanah harus memiliki fungsi sosial yang artinya harus bisa dimanfaatkan dan mendatangkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan pertanahan dalam rangka Reforma Agraria, dan menjamin adanya kepastian hukum.

“Hal-hal seperti ini barangkali perlu kita pahami secara detail untuk sama-sama diselesaikan,” ujar dia.

Baca juga: Digelar Oktober, GTRA Summit 2021 Jadi Wadah Penyelesaian Perizinan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.