Digelar Oktober, GTRA Summit 2021 Jadi Wadah Penyelesaian Perizinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelenggaran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Oktober mendatang.

Kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam proses sinkronisasi penataan aset dan akses, serta upaya terhadap penyelesaian tumpang-tindih perizinan, tata ruang, serta kawasan hutan.

Dengan terwujudnya keselaran itu, masyarakat akan merasakan kemudahan dalam mengakses tanah untuk menopang kehidupan mereka.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau dalam laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (14/07/2021).

"Tercapainya keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, perizinan pemanfaatan ruang dan/atau hak atas tanah) ini akan membuat masyarakat lebih cepat merasakan kemudahan berbagai kegiatan guna menopang kehidupannya," jelas Andi.

Baca juga: Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Jadi Isu Krusial GTRA Summit 2021

Hal ini utamanya bagi masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lebih cepat merasakan tersebut.

Selain itu, GTRA Summit 2021 juga diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pariwisata setempat.

Andi menjelaskanaan, pelaksanaan GTRA Summit akan melibatkan berbagai pihak di antaranya antaranya Ketua GTRA Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, para Anggota DPR RI dan DPD, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Asosiasi Pemerintah Daerah, CSO, Akademisi, serta pihak-pihak lainnya.

"Kami mengharapkan pula dapat meningkatkan kolaborasi antar seluruh anggota yang tergabung dalam GTRA, pemerintah daerah, CSO, akademisi dan pelaku usaha dalam pelaksanaan Reforma Agraria untuk keadilan dan kemakmuran rakyat,” tuntas Andi.