Reforma Agraria DKI Fokus pada Sempadan Sungai dan Konsolidasi Tanah

Kompas.com - 04/12/2020, 11:00 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat penyerahan sertipikat tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan. Dokumentasi Biro Humas Kementerian ATR/BPNWakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat penyerahan sertipikat tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Reforma Agraria di DKI Jakarta harus berfokus dalam penataan sempadan sungai dan konsolidasi tanah.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan hal itu dalam keterangan persnya yang diterima Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

"Kalau bisa, betul-betul laksanakan konsolidasi maka akan ada hasil yang signifikan," tutur Surya.

Surya melanjutkan, dalam melakukan penataan sempadan dan konsolidasi tanah harus menerapkan tiga fase utama.

Ketiga fase tersebut yakni, persiapan melakukan pembangunan ulang melalui konsolidasi, melakukan rekonstruksi dari kawasan sempadan sungai, dan restorasi pembangunan lingkungan.

Baca juga: Reforma Agraria Terus Berlanjut di Papua

Menurut dia, pelaksanaan Reforma Agraria di Jakarta dapat menjadi peluang pengembangan kawasan pulau, sungai, serta penataan aset Pemerintah Provinsi ( Pemprov).

Selama ini, pelaksanaan Reforma Agraria di Jakarta masih banyak belum tersentuh pembangunan, terutama penataan di tepi sungai yang menjadi salah satu kawasan kumuh Ibu Kota.

Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan besar dan perlu melibatkan lintas sektor seperti Kementerian/ Lembaga dan Pemprov.

Tak cukup sampai disitu, pengembang, penyewa gedung perkantoran dan permukiman, serta arsitek perlu dilibatkan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau mengenalkan sistem penataan agraria berkelanjutan.

Sistem ini menjadikan data spasial dan tekstual sebagai input. Sehingga, penatagunaan tanahnya akan lebih efektif, efisien, berhasil, dan berdaya guna.

Hal tersebut, kata Andi, juga berlaku dalam penataan aset dan penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat.

"Dengan begitu akan menghasilkan kepastian hak dan kemakmuran rakyat," tuntas Andi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pilot Project' SiPetruk Dimulai Februari 2021

"Pilot Project" SiPetruk Dimulai Februari 2021

Berita
[POPULER PROPERTI] Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

[POPULER PROPERTI] Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
Metland Hadirkan Hunian Rp 900 Jutaan di Jakarta Barat

Metland Hadirkan Hunian Rp 900 Jutaan di Jakarta Barat

Perumahan
Pasca-Pandemi, Desain Rumah Sehat dan Punya Balkon Makin Diminati

Pasca-Pandemi, Desain Rumah Sehat dan Punya Balkon Makin Diminati

Arsitektur
Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Hunian
Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Berita
Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Berita
Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Perkantoran
Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Berita
Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Berita
Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Berita
Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Ritel
Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Berita
Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Berita
Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
komentar
Close Ads X