Reforma Agraria DKI Fokus pada Sempadan Sungai dan Konsolidasi Tanah

Kompas.com - 04/12/2020, 11:00 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat penyerahan sertipikat tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan. Dokumentasi Biro Humas Kementerian ATR/BPNWakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat penyerahan sertipikat tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Reforma Agraria di DKI Jakarta harus berfokus dalam penataan sempadan sungai dan konsolidasi tanah.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan hal itu dalam keterangan persnya yang diterima Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

"Kalau bisa, betul-betul laksanakan konsolidasi maka akan ada hasil yang signifikan," tutur Surya.

Surya melanjutkan, dalam melakukan penataan sempadan dan konsolidasi tanah harus menerapkan tiga fase utama.

Ketiga fase tersebut yakni, persiapan melakukan pembangunan ulang melalui konsolidasi, melakukan rekonstruksi dari kawasan sempadan sungai, dan restorasi pembangunan lingkungan.

Baca juga: Reforma Agraria Terus Berlanjut di Papua

Menurut dia, pelaksanaan Reforma Agraria di Jakarta dapat menjadi peluang pengembangan kawasan pulau, sungai, serta penataan aset Pemerintah Provinsi ( Pemprov).

Selama ini, pelaksanaan Reforma Agraria di Jakarta masih banyak belum tersentuh pembangunan, terutama penataan di tepi sungai yang menjadi salah satu kawasan kumuh Ibu Kota.

Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan besar dan perlu melibatkan lintas sektor seperti Kementerian/ Lembaga dan Pemprov.

Tak cukup sampai disitu, pengembang, penyewa gedung perkantoran dan permukiman, serta arsitek perlu dilibatkan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau mengenalkan sistem penataan agraria berkelanjutan.

Sistem ini menjadikan data spasial dan tekstual sebagai input. Sehingga, penatagunaan tanahnya akan lebih efektif, efisien, berhasil, dan berdaya guna.

Hal tersebut, kata Andi, juga berlaku dalam penataan aset dan penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat.

"Dengan begitu akan menghasilkan kepastian hak dan kemakmuran rakyat," tuntas Andi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X