Perhatikan Lagi, Ini Besaran Biaya Mengurus Sertifikat Tanah via PPAT

Hal itu diutarakan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) Hapendi Harahap saat kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang I dan II Tahun 2023 di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Menurut dia, banyak keluhan dari masyarakat terkait biaya pengurusan tanah sehingga para PPAT harus memperhatikan kembali batasan biaya yang telah diatur dalam regulasi.

"Tingginya biaya-biaya dalam mengurus sertifikat, Bapak/Ibu sekalian, pada saat berpraktik harus memperhatikan betul-betul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah," jelas Hapendi Harahap, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Secara detail, besaran biaya jasa pembuatan berlandaskan pada nilai ekonomis yang ditentukan dari harga transaksi setiap akta, ketentuannya sebagai berikut:

• Untuk nilai transaksi kurang dari atau sampai dengan Rp 500 juta, biaya jasa pembuatan akta paling banyak sebesar 1 persen;

• Untuk nilai transaksi lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar, biaya jasa pembuatan akta paling banyak sebesar 0,75 persen;

• Untuk nilai transaksi lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2,5 miliar, biaya jasa pembuatan akta paling banyak sebesar 0,5 persen;

• Untuk nilai transaksi lebih dari Rp 2,5 miliar, biaya jasa pembuatan akta paling banyak sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan ketentuan di atas, misalnya masyarakat ingin mengurus akta tanah yang dibeli senilai Rp 100 juta. Maka, uang jasa yang diberikan kepada PPAT maksimal sebesar Rp 1 juta.

Di samping itu, pada Pasal 2 juga tertulis bahwa PPAT wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu.

Tentunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Beberapa aturan di atas tentang biaya jasa pembuatan AJB ataupun akta otentik lainnya harus dipatuhi oleh PPAT. Sebab, beleid ini juga mengatur tentang sanksinya.

Seperti di dalam Pasal 3, apabila PPAT memungut uang jasa melebihi ketentuan-ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi pelanggaran ringan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan.

Lalu, ditegaskan pula, jika PPAT memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.