Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H
Advokat

Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co, Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak 2014, khususnya Litigasi Komersial.

Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU

HP: 0821-2292-0601
Email: ahmadzae18@gmail.com

Menang Lelang Rumah tapi Penghuni Tak Bersedia Mengosongkan, Apa Langkah Hukumnya?

Kompas.com - 27/08/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi rumah ThinkstockIlustrasi rumah

Membeli rumah dari proses lelang yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sudah jamak dilakukan oleh beberapa pihak.

Namun, proses pembelian rumah melalui mekanisme tersebut tak lepas dari permasalahan. Salah satu problematikanya adalah terkait pengosongan rumah.

Pihak penghuni rumah yang sudah dilelang dan telah beralih kepemilikannya ke pemenang lelang tidak bersedia mengosongkan objek lelang.

Alhasil, tindakan tersebut tentu merugikan pihak pemenang lelang karena tidak dapat memperoleh kenikmatan dari rumah yang telah dibelinya.

Sehubungan dengan tindakan penghuni yang tidak bersedia mengosongkan rumah lelang, apa langkah hukum dapat ditempuh pihak pemenang lelang untuk mempertahankan haknya atas rumah yang dibelinya?

Peralihan hak milik atas rumah lelang

Secara umum, proses lelang terhadap rumah dilakukan apabila objek dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan.

Lelang dilakukan apabila pihak debitur melakukan wanprestasi atas kewajiban pembayaran kepada pihak kreditur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertipikat hak tanggungan.

Baca juga: Berencana Membeli Rumah, Ini Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui

Menurut Pasal 14 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), ditegaskan bahwa sertifikat hak tanggungan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selengkapnya pasal tersebut menyatakan:

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Konsultasi
Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Konsultasi
Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Konsultasi
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Konsultasi
Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Konsultasi
Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Konsultasi
Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Konsultasi
Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Konsultasi
Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Konsultasi
Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Konsultasi
Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsultasi
Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.