Refi Farezza, S.H
Advokat

Pernah bergabung di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Calon Advokat (2009-2012).

Advokat pada Law Office Chaerani Moch Chaer & Partners (2012-sekarang) khususnya perusahaan perdagangan berjangka komoditi.

Anggota PERADI (2013-sekarang).

Pernah menangani kasus antara lain Pidana, Perdata, Ketenagakerjaan, Arbitrase, Kekayaan Intelektual.

Telepon: 02172781756, 08161375168

E-mail: refifarezza@gmail.com.

Gaji Karyawan Dipotong karena Telat Datang ke Kantor, Bagaimana Hukumnya?

Kompas.com - 25/08/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi gaji Thinkstockphotos.comIlustrasi gaji

Pernahkah kamu mendengar kejadian karyawan dipotong gajinya karena telat datang ke kantor? Atau jangan-jangan, kamu sendiri pernah mengalami peristiwa seperti ini?

Bagaimana ketentuan hukum soal pemotongan gaji karyawan karena telat presensi?

Pasal 88A ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa denda dapat diberikan kepada pekerja/buruh akibat dari adanya perbuatan pelanggaran, baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Aturan tentang pengenaan denda dalam pembayaran upah kepada pekerja/buruh diatur oleh Pemerintah dalam Pasal 88A ayat (8) UU Cipta Kerja.

Sementara itu, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksanaan dari revisi Pasal UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja, mengatur hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

Antara lain terdiri atas denda dan pemotongan upah seperti diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan c.

Sementara Pasal 58 ayat (2) diatur, perhitungan tentang denda dan pemotongan upah harus dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh mengacu kepada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama tidak mengatur tentang denda, terutama soal pemotongan gaji karena keterlambatan datang ke kantor, maka pekerja/buruh dapat dikenakan denda berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 (Pasal 59 ayat 2).

Dalam PP tersebut diatur, ketentuan tentang pengenaan denda dipergunakan hanya untuk kepentingan pekerja/buruh (Pasal 60 ayat 1).

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja/buruh dapat mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda (Pasal 60 ayat 2).

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.