Dapatkah Perkara yang Telah Dibuat Akta Perdamaian Digugat Kembali?

Penyelesaian sengketa hukum perdata melalui pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang sedang berperkara.

Harapannya, penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan secara damai, tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Hal tersebut juga didorong oleh ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227).

Selain itu, Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44).

Ketentuan tersebut mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Baca juga: Perusahaan Tahan Gaji dan Kompensasi Karyawan Resign, Bagaimana Hukumnya?

Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral.

Mediator membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Terkait prosedur mediasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 4 Perma diatur :