Menyoal Rencana Pemerintah Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan

Kompas.com - 26/08/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi hukum di Indonesia shutterstock.comIlustrasi hukum di Indonesia

Oleh: Januardo S. P. Sihombing

Pemerintah dikabarkan tengah mengkaji usulan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penghentian sementara (moratorium) perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama tiga tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rakerkornas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31 menyampaikan, hal ini dilakukan karena adanya indikasi moral hazard akibat mudahnya syarat pengajuan permohonan PKPU dan pernyataan pailit.

Pengajuan permohonan PKPU dan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga memang tengah menjadi tren upaya penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, sebelum diterbitkannya Perppu terkait moratorium tersebut, maka perlu kebijaksanaan dalam melihat secara utuh dan menyeluruh terkait instrumen PKPU maupun kepailitan.

Terdapat perbedaan mendasar dari spirit yang dibawa oleh PKPU dan Kepailitan.

PKPU merupakan wadah restrukturisasi dengan kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan, yang membawa spirit perdamaian (homologasi) antara debitor dan kreditor. Hal ini nyata dalam prosesnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mekanisme PKPU hanya terbatas pada ruang solutif bagi para kreditor maupun debitor untuk melakukan diskusi dan negosiasi serta pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian.

Proposal tersebut disusun secara kolektif berdasarkan kemampuan debitor sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi keuangannya.

Hal-hal yang disampaikan dalam proposal tersebut merupakan suatu restrukturisasi/perbaikan atas perikatan yang terjadi sebelumnya.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Konsultasi
Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Menilik Vonis Transaksi Pakai Koin Dinar-Dirham di Pasar

Konsultasi
Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Perjanjian Kerja Tidak Dibuat Tertulis, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Apakah Istri Harus Menanggung Hutang Almarhum Suami? Simak Ulasannya

Konsultasi
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP

Konsultasi
Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Uang Pisah bagi Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Dua Petugas Dishub DKI Pemeras Sopir Bus Hanya Kena Sanksi Disiplin, Apakah Bisa Dipidana?

Konsultasi
Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Bagaimana Aturan Surat Peringatan Karyawan dalam UU Cipta Kerja?

Konsultasi
Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Apakah Warga Negara Asing Boleh Memiliki Tanah di Indonesia?

Konsultasi
Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Bagasi Hilang Saat Terbang? Penumpang Bisa Tuntut Maskapai di Luar Ketentuan

Konsultasi
Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Apakah Perusahaan Bisa Pecat Karyawan karena Alasan Menikah Saat Masa Kontrak?

Konsultasi
Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Jadi Korban Arisan Online Fiktif, Simak Langkah Hukumnya

Konsultasi
Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Karyawan Kena PHK karena Efisiensi Perusahaan, Simak Aturan dan Cara Hitung Pesangon

Konsultasi
Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsekuensi Hukum jika Aturan One Month Notice Dilanggar Karyawan yang Resign

Konsultasi
Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Tidak Berhutang Pinjol tapi Ditagih Bayar, Bagaimana Hukumnya?

Konsultasi
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.