Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H
Advokat

Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin & Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co, Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI dan berpraktik sejak 2014, khususnya Litigasi Komersial.

Pernah membela perusahaan-perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional di berbagai bidang hukum di antaranya Perdata, Perbankan, Perlindungan Konsumen, Pertambangan, Ketenagakerjaan, Kepailitan, dan PKPU

HP: 0821-2292-0601
Email: ahmadzae18@gmail.com

Berencana Membeli Rumah, Ini Ketentuan Hukum yang Perlu Diketahui

Kompas.com - 08/08/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi rumah idaman. SHUTTERSTOCK/LESZEK GLASNERIlustrasi rumah idaman.

Dapat membeli dan memiliki rumah di atas tanah sendiri pasti menjadi impian sebagian besar orang.

Segala daya dan upaya akan dilakukan demi mewujudkan hal tersebut. Sebagian orang menabung sebanyak-banyaknya, dan sebagian lainnya tak segan membeli secara angsuran.

Namun, sering kali pembelian rumah bukan untung, malah buntung. Problematika muncul apabila rumah yang sudah dibeli dengan susah payah di kemudian hari timbul permasalahan hukum.

Misal, rumah dibangun di atas tanah tercatat hak milik orang lain atau pemilik asal tidak bersedia mengosongkan rumah.

Untuk itu, selain memperhatikan aspek ekonomis dalam pembelian rumah, memahami aspek legalitas dan menempuh prosedur hukum juga tak kalah penting. Apa itu?

Pembeli beritikad baik

Salah satu isu hukum yang layak menjadi perhatian dalam proses jual beli bidang tanah dan bangunan/rumah adalah tentang “pembeli beritikad baik” menurut hukum.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu indikator yang akan digunakan oleh hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada salah satu pihak dalam hal terjadi sengketa pertanahan/agraria.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak secara tegas diatur tentang pembeli beritikad baik.

Namun, apabila mencermati secara seksama, ketentuan tentang pembeli beritikad baik tertuang dalam yurisprudensi dan beberapa ketentuan yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Awal mula munculnya isu hukum tentang pembeli beritikad baik di antaranya dapat dilihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.1230 K/Sip/1980.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.