Tennessee Jadi Negara Bagian Pertama AS yang Lindungi Musisi dari AI Tanpa Izin

NASHVILLE, KOMPAS.com - Gubernur Tennessee, Bill Lee, telah menandatangani undang-undang yang bertujuan melindungi artis, termasuk musisi, dari penggunaan kecerdasan buatan (AI) tanpa izin.

Undang-undang tersebut, yang disebut Undang-Undang Memastikan Keamanan Suara dan Gambar (ELVIS), merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual dalam industri musik.

Kehadiran AI dalam industri musik telah berkembang pesat, terutama dengan kemajuan AI generatif yang memungkinkan pembuatan musik tanpa campur tangan manusia secara signifikan.

Baca juga: Parlemen Eropa Loloskan UU untuk Mengatur AI, Ini Poinnya

Meskipun AI generatif ini telah membawa inovasi, banyak ahli mengkhawatirkan masalah hukum dan etika yang muncul seiring dengan penggunaannya.

Dilansir dari Reuters, AI generatif, yang telah menjadi populer, terutama dengan sistem bahasa seperti ChatGPT, mampu membuat konten sendiri termasuk suara asli, lirik, atau lagu secara keseluruhan.

Namun, artis sering menggunakan AI dengan cara yang lebih sederhana untuk meningkatkan kualitas suara mereka.

Undang-undang Tennessee yang baru memperbarui perlindungan hak pribadi dengan menambahkan perlindungan bagi penulis lagu, artis, dan suara profesional industri musik dari penyalahgunaan kecerdasan buatan.

Industri musik di Tennessee memiliki dampak ekonomi yang signifikan, menyumbang lapangan kerja, produk domestik bruto, dan memenuhi banyak tempat musik di seluruh negara bagian.

Meskipun kebangkitan AI memberikan dampak positif, seperti kemajuan teknologi, terdapat juga kekhawatiran terkait potensi penggunaan AI untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan, atau bahkan menyebabkan hilangnya pekerjaan.

Di Eropa, peraturan seputar AI lebih maju daripada di Amerika, dan pemerintahan Biden mendorong Kongres AS untuk mengesahkan peraturan yang lebih efektif terkait AI.

Baca juga: Bocorkan Data AI ke China, Mantan Insinyur Google Ditangkap

Namun, kemajuan dalam hal ini di Kongres AS masih terbatas karena polarisasi politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat.