Pemerintah AS Menangkan Perkara Label Peringatan Grafis untuk Rokok

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pengadilan banding federal memutuskan bahwa persyaratan pemerintah AS untuk label peringatan grafis pada bungkus rokok adalah konstitusional.

Hal menandai kemenangan bagi pemerintahan Joe Biden, sekaligus kekalahan bagi industri tembakau yang menyatakan peringatan tersebut melanggar hak kebebasan berpendapat.

Keputusan ini mengikuti peninjauan Pengadilan Banding Wilayah AS ke-5 di New Orleans yang menemukan 11 peringatan yang disyaratkan FDA sebagai aktual dan tidak kontroversial, memenuhi Amandemen Pertama.

Baca juga: Selandia Baru Larang Penjualan Rokok Elektrik Sekali Pakai

Dilansir dari Reuters, para penggugat, termasuk RJ Reynolds, ITG Brands, dan Liggett, telah mengeluh bahwa peringatan grafis tersebut memaksa mereka untuk mendukung gambar yang mereka anggap salah.

Meskipun tingkat merokok telah menurun, hampir satu dari delapan orang dewasa di Amerika masih merokok, menyebabkan lebih dari 480.000 kematian setiap tahunnya.

Peraturan FDA mengharuskan peringatan tentang risiko merokok menempati bagian teratas bungkus rokok dan iklan.

Peringatan tersebut berupa gambar-gambar yang drastis, seperti kaki yang diamputasi, pertumbuhan janin yang terhambat, dan wanita dengan tonjolan besar di lehernya akibat kanker, serta uraian tertulis tentang risiko kesehatan.

FDA berpendapat bahwa peringatan grafis ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang bahaya merokok.

Dalam keputusan 3-0, Hakim Jerry Smith menyatakan bahwa peringatan grafis tersebut tidak terlalu memberatkan karena perusahaan tembakau masih memiliki ruang untuk menyampaikan pesan mereka.

Pemerintahan Biden mendukung peraturan ini dengan alasan bahwa peringatan yang hanya berupa teks tidak cukup efektif menghentikan remaja dari kebiasaan merokok.

Baca juga: Ujung Perselisihan Raksasa Tembakau Philip Morris dan BAT Terkait Paten Rokok Alternatif

Perkara ini kini dikembalikan ke Hakim Distrik AS untuk menilai apakah peraturan FDA melanggar hukum administrasi federal.

Baca juga: WHO Ngotot Desak Pengendalian Vape: Harus Seperti Rokok

Hakim Barker sebelumnya membatalkan aturan tersebut pada Desember 2020 tanpa membahas argumen tersebut