Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Vietnam, Negara Komunis yang Sukses di Dunia Internasional

Kompas.com - 20/03/2024, 20:45 WIB
BBC News Indonesia,
Aditya Jaya Iswara

Tim Redaksi

Dilema para pemimpin

Apa yang digambarkan dengan jelas dalam Instruksi 24 adalah dilema yang dihadapi para pemimpin komunis Vietnam—saat negara mereka menjadi pusat manufaktur dan perdagangan global.

Vietnam tidak cukup besar untuk mengambil langkah seperti China: mengisolasi diri secara ketat di dalam "tembok api besar" yang mereka bangun sendiri.

Platform media sosial seperti Facebook masih mudah diakses di Vietnam. Negara ini butuh investasi asing dan teknologi, untuk terus berkembang pesat, dan tidak bisa memutuskan hubungan dari dunia luar.

Beberapa perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani Vietnam, seperti yang telah ditandatangani dengan Uni Eropa pada tahun 2020, memiliki klausul hak asasi manusia dan hak-hak buruh.

Vietnam juga telah meratifikasi beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), meskipun bukan konvensi yang mensyaratkan kebebasan berkumpul.

Namun, Instruksi 24 menunjukkan keengganan untuk menghormati klausul-klausul tersebut.

Di dalamnya, partai menuntut batasan-batasan secara gamblang tentang operasi serikat pekerja independen, memerintahkan elite partai untuk "secara ketat memandu pendirian organisasi-organisasi buruh; mengambil inisiatif ketika berpartisipasi dalam konvensi-konvensi ILO yang melindungi kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi", memastikan kelangsungan kepemimpinan partai, kepemimpinan sel-sel partai dan administrasi pemerintahan di semua tingkatan.

Dengan kata lain, "ya" untuk kerja sama dengan ILO, dan "tidak" untuk beroperasinya serikat pekerja yang tidak bisa dikendalikan oleh partai.

Ben Swanton berpendapat bahwa Instruksi 24 memberi sinyal kepada mitra potensial Vietnam di Barat, bahwa perjanjiannya tentang hak asasi manusia dan hak-hak buruh seperti mengaburkan sesuatu yang memalukan.

Mereka menutupi perjanjian itu dengan sistem politik yang tidak mampu menghormati hak-hak individu.

Ia juga mempertanyakan: kelompok masyarakat sipil mana yang akan diizinkan untuk mengawasi kesepakatan perdagangan bebas ini di saat enam aktivis lingkungan dipenjara dengan tuduhan palsu, dan pada saat yang bersamaan, Vietnam baru saja menandatangani kerja sama transisi energi besar-besaran dengan pemerintah negara-negara Barat?

Memang ada suatu masa, beberapa dekade yang lalu, ketika beberapa orang berpikir bahwa negara-negara satu partai Marxis-Leninis akan menjadi masa depan, membawa modernitas, kemajuan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat termiskin di dunia.

Namun hari ini, mereka adalah anomali sejarah.

Bahkan China adalah model politik bagi sebagian orang, terlepas dari kekaguman atas keberhasilan ekonominya.

Para pemimpin Vietnam berharap untuk mencapai sesuatu yang mirip dengan trik sulap: mempertahankan kontrol ketat yang telah lama mereka lakukan terhadap kehidupan rakyat mereka.

Di sisi lain, mengekspos masyarakat pada ide-ide dan inspirasi dari luar, dengan harapan bahwa mereka dapat menjaga agar ekonomi tetap berkembang.

Baca juga: Mobil Listrik Asal Vietnam, VinFast, Berambisi Tembus Pasar Eropa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com