Datangi PM Israel, Kanselir Jerman Serukan Kesepakatan Gencatan Senjata Jangka Panjang

YERUSALEM, KOMPAS.com - Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Minggu (18/3/2024) mendatangi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Ia menyerukan kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza disertai dengan gencatan senjata jangka panjang, ketika pihak-pihak yang bertikai bersiap melakukan lebih banyak pembicaraan.  

"Kami membutuhkan kesepakatan pembebasan sandera dengan gencatan senjata yang bertahan lebih lama," kata Scholz dalam sebuah penampilan pers bersama Netanyahu di Yerusalem.

Baca juga: Tak Peduli Tekanan Internasional, PM Israel Sebut Tentaranya Akan Tetap Serbu Rafah

"Kami memahami keluarga sandera yang mengatakan setelah lebih dari lima bulan, 'Waktunya telah tiba untuk kesepakatan penyanderaan yang komprehensif untuk menyelamatkan mereka yang masih ditawan," tambahnya, dikutip dari AFP.

Kunjungan Scholz dilakukan pada hari yang sama ketika para pejabat Israel akan bertemu untuk membahas "mandat" tim negosiasi yang diharapkan untuk berpartisipasi dalam putaran baru perundingan di Qatar yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

Singgung solusi dua negara

Di Yerusalem pada Minggu, Scholz turut menyerukan "solusi dua negara" untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Ia mengatakan bahwa teror tidak dapat dikalahkan hanya dengan cara militer.

Sebelumnya pada hari Minggu, Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel akan melakukan serangan darat yang direncanakan di Rafah, Gaza selatan, yang telah memicu kekhawatiran akan jatuhnya korban sipil, mengingat mayoritas penduduk Gaza telah mengungsi ke sana.

Scholz menyuarakan keprihatinannya mengenai apa yang akan terjadi jika serangan itu dilakukan terhadap warga sipil.

Baca juga:

• Sejumlah Negara Serukan Solusi 2 Negara untuk Selesaikan Konflik Israel-Palestina
• Presiden Israel Menentang Solusi 2 Negara, Apa Alasannya?
•  Apakah Solusi 2 Negara Masih Mungkin Terjadi untuk Israel-Palestina?

"Logika militer adalah salah satu pertimbangan, namun ada logika kemanusiaan juga. Bagaimana lebih dari 1,5 juta orang harus dilindungi? Ke mana mereka harus pergi?" ungkapnya.