Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Palestina Tolak Ide Kamp Sementara bagi Pengungsi Palestina dengan Alasan Ini

Kompas.com - 14/11/2023, 08:57 WIB
Irawan Sapto Adhi

Penulis

Penulis: VOA Indonesia

JALUR GAZA, KOMPAS.com - PM Palestina Mohammed Shtayyeh pada Senin (13/11/2023), menolak pendirian kamp sementara bagi pengungsi Palestina di Gaza.

Ia menyerukan pemulangan penduduk yang terpaksa mengungsi ke rumah mereka.

Dalam rapat kabinet di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, Shtayyeh menambahkan bahwa dalam sejarah Palestina, tidak ada yang namanya "sementara".

Baca juga: Suella Braverman Dipecat Jadi Mendagri Inggris, Sempat Berkomentar Polisi Bias Tangani Demo Pro-Palestina

"Pengalaman telah mengajarkan kami bahwa hal yang bersifat sementara adalah sesuatu yang permanen,” jelas dia

Shtayyeh meminta PBB dan Uni Eropa untuk mengirim bantuan melalui udara ke Jalur Gaza, khususnya di bagian utara, seperti yang terjadi dalam berbagai pengalaman di dunia.

Mengenai rencana Siprus membangun koridor laut kemanusiaan ke Gaza, Shtayyeh mengatakan pihaknya ingin bantuan tiba.

"Namun, kami tidak bisa menerima bila warga kami dimasukkan ke kapal untuk dideportasi atas nama bantuan," katanya.

Perang Hamas-Israel tersebut, yang kini memasuki minggu keenam, dipicu oleh serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober yang belum pernah terjadi ke Israel.

Respons Israel telah menimbulkan tingkat kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi terhadap 2,3 juta penduduk Palestina di Gaza.

Hampir dua pertiga dari mereka harus meninggalkan rumah tanpa tersedia tempat perlindungan yang aman di wilayah yang terkepung.

Lebih dari 11.800 warga Palestina, dua pertiganya adalah perempuan dan anak di bawah umur, telah terbunuh sejak perang dimulai, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

Baca juga: Jokowi Tiba di AS, Akan Bahas Israel-Palestina dan Nikel dengan Biden

Mereka tidak membedakan antara kematian warga sipil dan militan.

Kementerian itu adalah satu-satunya sumber resmi mengenai korban di Gaza.

Dalam perang-perang sebelumnya, penghitungan yang dilakukan kementerian itu sesuai dengan hasil hitungan badan pengawas PBB, penyelidikan independen, dan bahkan Israel.

Halaman:
Baca tentang

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com