Isi Deklarasi Balfour yang Bentuk Negara Israel dan Ubah Sejarah Bangsa Palestina

Karena mereka mempunyai hubungan langsung dengan Balfour, sang petinggi pemerintahan Inggris itu memutuskan untuk mengirimkan surat tersebut kepada sang bankir.

Rothschild dikatakan ikut serta dalam penyusunan dokumen tersebut, namun tidak ada bukti yang mendukung klaim itu.

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1925, Lionel Rothschild menjadi presiden Dewan Deputi Yahudi Inggris, organisasi utama yang mewakili komunitas Yahudi di Inggris.

Apa tujuan surat itu?

Pemerintah Inggris berharap bahwa Deklarasi Balfour akan mengubah persepsi orang-orang Yahudi, terutama yang tinggal di Amerika Serikat, untuk mendukung kekuatan Sekutu selama Perang Dunia Pertama.

Para pemimpin Inggris, menurut beberapa sejarawan, menganggap bahwa komunitas Yahudi memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang besar dalam industri keuangan internasional.

Inggris yakin mereka bisa menjadi penyokong penting dalam upaya memenangkan perang.

Ada pula pakar lain yang berpendapat bahwa Inggris saat itu sedang mencari pijakan yang kuat di Timur Tengah, terutama ketika perang berakhir.

Terlepas dari motivasi spesifik yang melatarbelakangi penulisan surat tersebut, pengaruhnya sangat mendasar dalam perkembangan peristiwa yang mengarah pada pembentukan Negara Israel pada tahun 1948 dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari wilayah tersebut.

Bagi bangsa Israel, Deklarasi Balfour merupakan dokumen yang mewujudkan impian sebuah bangsa di "Tanah Israel kuno".

Namun bagi Bangsa Palestina, surat itu merupakan awal dari penderitaan yang masih berlanjut hingga saat ini.

Baca juga: AS dan Sekutu Rancang Gagasan Skenario jika Israel Gulingkan Hamas

Palestina bahkan mengkritik bahwa mereka tidak disebutkan dalam dokumen tersebut. Surat itu menyebutkan mereka sebagai “komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina.”

Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, Deklarasi Balfour didukung oleh Sekutu dan dimasukkan dalam Mandat Inggris atas Palestina, yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa (organisasi sebelum PBB) pada Juli 1922. Melalui persetujuan itu, Inggris secara resmi bertanggung jawab atas administrasi wilayah tersebut.

Pada tahun 1930-an, penduduk Arab yang tinggal di Palestina mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap peningkatan populasi Yahudi yang pesat.

Mereka juga menentang kekerasan antara kedua komunitas itu yang semakin meningkat.

Untuk mencoba meredakan protes, Inggris memutuskan untuk memberikan kuota pada migrasi Yahudi.

Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tekanan untuk mendirikan negara Yahudi semakin meningkat seiring dengan terungkapnya kengerian yang terjadi selama Holocaust.

Pada 14 Mei 1948 tengah malam, Mandat Inggris untuk Palestina berakhir dan Inggris secara resmi meninggalkan wilayah tersebut.

Pada hari yang sama Israel mendeklarasikan kemerdekaannya.