Tren Persaingan Geoteknologi di Indo-Pasifik dan Pilihan Indonesia

AS merespons strategi OBOR Tiongkok antara lain dengan rilis strategi mikro-elektronik sejak Oktober 2022. Hal ini terbaca dari National Security Strategy yang dirilis Pemerintah AS dari Gedung Putih, Wshington (AS).

Isinya, mikro-elektronik adalah teknologi dasar abad 21. AS merilis program teknologi ‘Coalitions of Caution’ (Ford, 2018) guna memantau dan mengendalikan teknologi Tiongkok.

AS juga membatasi operasi perusahan 5G dan AI Tiongkok, misalnya Huawei, ZTE, SenseTime, dan Cloudwalk. AS menyusun proposal ASEAN-Australia Digital Trade Standards Cooperation Agreement, US-Japan Digital Trade Agreement dan Asia Quality Infrastructure Center tentang standardisasi konstruksi infrastruktur digital. 

Ini pula gejala ‘perang dingin digital’ di Indo-Pasifik awal abad 21, khususnya pasca Sri Lanka, Indonesia, dan Pacific Islands mencapai kesepakatan konstruksi jaringan 5G (Oh, 2021).

Secara geostrategi, persaingan ketat geoteknologi kubu Tiongkok vs kubu AS, sangat ditentukan oleh zona Indonesia. Hal ini juga diakui oleh Pemerintah Tiongkok. Misalnya, dalam rangka mewujudkan strategi OBOR, 3 Oktober tahun 2013, Presiden Xi Jinping sejak dini mengajukan prakarsa “21st Century Maritime Silk Road” kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Maka kini tiba saatnya, pemerintah dan rakyat Indonesia mendesain strategi bidang iptek strategis dan iptek konservasi. Target dan manfaatnya ialah mengakhiri ketergantungan pada teknologi asing yang berdampak terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

Kita perlu antisipasi dan kendali siasat fusi sipil-militer geoteknologi sejumlah negara saat ini. Kita juga belajar dari sejarah bahwa penjajahan dan kolonialisme selalu bermula dari siasat dagang dan kontrol sumber-sumber daya alam suatu wilayah. Ekspansi digital ekonomi akhir-akhir ini bukan tanpa risiko lahirnya penjajahan bentuk baru.

Kita juga perlu belajar dari upaya pemerintah Jepang. Misalnya, Jepang merilis strategi Science, Technology, and Innovation Foundation Plan (Government of Japan, 2021). Begitu pula Australia merancang strategi Australia its Artificial Intelligence Standards Roadmap. Tujuannya ialah kemandirian dan kedaulatan teknologi melalui penguatan dan peningkatan kapabilitas Iptek nasional.

Upaya kedua negara itu mendorong investasi dan kemitraan sektor iptek. Meskipun programnya masih bergantung pada peralatan telekomunikasi asal perusahan AS dan Uni Eropa.

Pilihan lain ialah kemitraan teknologi dengan pihak ke-3 atau selain AS dan Tiongkok, misalnya kemitraan dengan teknologi Prancis, Inggris atau Jerman, khususnya asistansi dan investasi infrastruktur teknologi. Ini antara lain resep keluar dari jebakan akibat persaingan geoteknologi AS vs Tiongkok di Indo-Pasifik.

Kita baca tren kini AI tidak hanya berdampak terhadap ekonomi global, tetapi juga pertahanan-keamanan negara dan transformasi perang abad 21 (Bloomberg, 2017). Pusat syaraf ‘kota-kota cerdas’ berbagai negara, bakal berbasis AI.

Maka AS, Tiongkok, Rusia, dan Prancis yakin bahwa negara penguasa generasi baru jaringan 5G telekomunikasi bakal meraih keunggulan militer, intelijen, dan ekonomi abad 21 (AFP, 2019).

Pilihan kita ke depan antara lain ialah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi pusat riset sains dan teknologi strategis (stategic sciences) untuk rakyat, bangsa, dan negara serta dunia, dan mengembangkan ‘sciences of sustainability’ guna merawat negara sebagai sesuatu yang bernyawa dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fokus riset dan pengembangan ilmu-ilmu konservasi antara lain tanah, air, dan hutan (pohon) atau gas. Sebab negara-bangsa ialah sistem hayat berintikan rakyat dan tanah-air.