Apa Itu Ekspor Pasir Laut Indonesia dan Negara Mana yang Diuntungkan?

Ia mengatakan bahwa Singapura sampai 2030 masih akan memperluas wilayah daratannya. Sehingga, kemungkinan mereka akan kembali mengimpor dari Indonesia.

”Artinya kalau kita membuka keran ekspor pasir, nah itu sudah jelas pasirnya ke mana itu.”

Menurut pemberitaan kantor berita Reuters, Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura saat ini sedang merancang fase ketiga dari mega proyek Pelabuhan Tuas, dengan pekerjaan reklamasi yang diharapkan akan selesai pada pertengahan 2030-an.

Larangan ekspor pasir laut Indonesia menimbulkan pertentangan dengan Singapura, yang pada 2007 menuduh Jakarta menggunakannya untuk menekan pemerintahnya dalam negosiasi perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Perjanjian ekstradisi ditandatangani tahun lalu.

Selain Singapura, Parid mengatakan China juga berpotensi diuntungkan oleh pencabutan larangan ekspor pasir laut dari Indonesia.

Saat ini, China sedang membangun pulau-pulau kecil di daerah Laut China Selatan yang tentu membutuhkan pasir.

“Karena itu, mungkin ada kepentingan militer ya. Jadi bukan hanya Singapura, China juga sangat berkepentingan.

"Makanya ketika keran ini dibuka, dia akan melihatnya sebagai peluang. Sebagai kesempatan. Jadi dalam konteks ini tentunya yang diuntungkan bukan Indonesia,” ungkap Parid.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu mengatakan pemerintah akan mengedepankan kebutuhan dalam negeri dalam hal pengolahan sedimen.

“Negara kan harus mendapatkan benefit dari situ. Dari proyek sedimentasi ini, bisa menciptakan double impact, satu rezeki berupa penyehatan lingkungan, biota laut. Yang kedua rezeki penerimaan negara.“

Ia menjelaskan kebutuhan reklamasi dalam negeri ada di mana-mana. Maka pasir harus dipastikan ketersediaannya, tetapi yang hanya boleh diambil dari pasir adalah hasil sedimentasi.

Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mengekspor pasir laut ke negara-negara seperti Singapura setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Baru kemudian dijajaki kemungkinannya untuk diekspor, kemudian memenuhi kebutuhan dari tetangga. Biasanya kan Singapura. Itu nanti langkah berikutnya,“ kata Wahyu.

Baca juga: KJRI Hamburg bersama Wirausaha Muda Indonesia di Jerman Dorong Ekspor Produk Berkelanjutan di Jerman

Larangan ekspor pasir laut dikeluarkan Presiden Megawati

Melalui peraturan tersebut, Presiden Jokowi mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Regulasi tersebut tercantum dalam Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Di dalamnya ada beberapa ketentuan, salah satunya ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Kemudian, ada pula pasal yang berbunyi: “Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.”

Lebih lanjut, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Alasan mengapa ekspor pasir laut dihentikan sementara, agar dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Baca juga: Malaysia Tangkap Sindikat Pekerja Asing Ilegal dengan Korban 10 Perempuan Indonesia