Ulama Sunni Iran Kritik Kebijakan Pemerintah, Sebut Protes adalah Hak Rakyat

Penulis: VOA Indonesia

TEHERAN, KOMPAS.com - Seorang imam Sunni Iran mengkritik kebijakan Pemerintah Iran.

Molavi Abdul Hamid mengatakan dalam khotbah Idul Fitri pada Jumat (21/4/2023) di Zahedan, Iran, bahwa rakyat memiliki hak untuk memprotes dan pemerintah harus mendengarkan tuntutan mereka.

Hamid mengatakan, keinginan rakyat adalah pembebasan tahanan politik dan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan sebagian besar bangsa Iran.

VOA mengutip khotbah Hamid yang diunggah di saluran Telegramnya.

Baca juga: Iran Ampuni 22.000 Orang yang Ditangkap dalam Protes Mahsa Amini

"Orang-orang Zahedan menginginkan keadilan dan hukuman bagi para pelaku dan mereka yang memerintahkan orang untuk menembak. Kami tidak akan mengabaikan hak-hak rakyat,” kata Hamid, merujuk kepada tindakan represif aparat Iran terhadap para pengunjuk rasa yang digelar pada September 2022.

Pada 30 September, setelah salat Jumat umat Sunni Iran di Kota Zahedan, pasukan militer dan pengunjuk rasa mengalami bentrok.

Sekitar 100 orang tewas dan sekitar 300 terluka, menurut laporan media.

Saat itu, media pemerintah mengatakan Muslim Sunni berkumpul setelah salat Jumat dan kemudian melakukan pelemparan batu dan penyerangan kantor polisi di Zahedan.

Aksi tersebut menyulut konflik dengan pasukan keamanan.

Dalam khotbah Idul Fitri itu, Hamid juga membahas kesulitan ekonomi rakyat Iran.

"Semua orang terlibat utang dan (berada) di bawah banyak tekanan," katanya.

Baca juga: Jurnalis Iran yang Wawancarai Ayah Mahsa Amini Dipenjara 2 Tahun tanpa Sidang Pengadilan

Untuk itu, lanjut Hamid, pihak berwenang harus memperhatikan ketidakpuasan masyarakat.

“Saran kami adalah berbaur dengan rakyat. Mereka harus memenuhi tuntutan yang sah dari rakyat Iran. Selama rakyat tidak bekerja sama dan tidak puas, masalah hanya akan bertambah di negara ini," katanya.

Hamid juga mengatakan, bahwa kebungkaman masyarakat bukan mencerminkan bahwa bangsa itu memuaskan.