Singapura Resmi Cabut Larangan Seks Gay, tapi Batasi Kemungkinan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

SINGAPURA, KOMPAS.com – Parlemen Singapura secara resmi mencabut larangan seks antara laki-laki.

Ini terjadi setelah Parlemen Singapura mencabut Undang-undang (UU) yang mengkriminalisasi hubungan seks kelompok gay.

Tetapi, sebagai pukulan bagi komunitas LGBT, Parlemen Singapura juga mengamandemen konstitusi untuk mencegah gugatan pengadilan yang di negara lain telah mengarah pada legalisasi pernikahan sesama jenis.

Baca juga: Tokyo Keluarkan Aturan Baru, Mulai Mengakui Hubungan Sesama Jenis

Langkah itu dilakukan ketika bagian lain di Asia, termasuk Taiwan, Thailand, dan India mengakui lebih banyak hak untuk komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Dilansir dari Reuters, para aktivis menyambut pencabutan larangan seks gay tersebut.

Tetapi, mereka mengatakan amandemen konstitusi mengecewakan karena itu berarti warga negara tidak akan dapat mengajukan gugatan hukum terhadap isu-isu seperti definisi pernikahan, keluarga, dan kebijakan terkait sebab hal ini hanya akan diputuskan oleh eksekutif dan legislatif.

Pemerintah Singapura membela amandemen konstitusi dengan mengatakan keputusan tentang masalah seperti itu tidak boleh dipimpin oleh pengadilan.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan pejabat sebelumnya disebutkan telah mengesampingkan setiap perubahan terhadap definisi hukum pernikahan saat ini antara pria dan wanita.

"Kami akan mencoba dan mempertahankan keseimbangan untuk menegakkan masyarakat yang stabil dengan nilai-nilai keluarga heteroseksual tradisional, tetapi dengan (menyediakan juga) ruang bagi kaum homoseksual untuk menjalani hidup mereka dan berkontribusi pada masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam di parlemen minggu ini.

Baca juga: Daftar Negara yang Melarang secara Hukum Hubungan Sesama Jenis

Baik pencabutan maupun amandemen konstitusi disahkan dengan suara mayoritas, berkat dominasi Partai Aksi Rakyat yang berkuasa di parlemen. Belum ada batas waktu kapan undang-undang baru itu berlaku.