Referendum di Ukraina: Majelis Tinggi Rusia Pertimbangkan Aneksasi Secepatnya, Zelensky Murka

KYIV, KOMPAS.com – Pejabat Rusia di empat wilayah pendudukan di Ukraina melaporkan, mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Referendum digelar di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson selama lima hari sejak Jumat (23/9/2022). Keempat wilayah tersebut membentuk 15 persen dari wilayah Ukraina.

Penghitungan suara lengkap pada Selasa (28/9/2022) di empat wilayah tersebut berkisar antara 87 persen hingga 99,2 persen mendukung bergabung dengan Rusia.

Baca juga: Hasil Referendum di 4 Wilayah Ukraina Mengarah ke Gabung dengan Rusia

Ketua majelis tinggi parlemen Rusia mengatakan, mereka mungkin mempertimbangkan aneksasi keempat wilayah itu secepatnya, pada 4 Oktober.

“Hasilnya jelas. Selamat datang di rumah, ke Rusia,” kata mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev melalu Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.

Di dalam wilayah pendudukan, petugas yang dipasang Rusia memungut suara dengan memasuki rumah ke rumah.

Barat dan Ukraina menyebut pemungutan suara dan referendum tersebut tidak sah guna menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok keempat wilayah tersebut.

Baca juga: Ukraina Terkini: 4 Wilayah Umumkan Menang dalam Referendum Gabung Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato videonya pada Selasa (27/9/2022) malam mengungkapkan kemurkannya atas referendum.

“Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut referendum palsu,” kata Zelensky.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, pihaknya akan memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB atas referendum tersebut.

Resolusi tersebut rencananya akan berisi seruan bagi negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan apa pun di Ukraina dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.

Baca juga: Ukraina: Pipa Gas Nord Stream 1 Bocor karena Serangan Teroris Rusia

“Referendum palsu Rusia, jika diterima, akan membuka kotak pandora yang tidak bisa kita tutup,” kata Thomas-Greenfield pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Rusia memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB. Tetapi, Thomas-Greenfield mengatakan, jika Rusia mengeluarkan vetonya, Washington akan terdorong untuk membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB.

"Setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi-kondisi ini, di laras senjata, tidak akan pernah bisa mendekati bebas atau adil," kata Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan dalam pertemuan itu bahwa referendum dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi norma-norma pemilu.

"Proses ini akan berlanjut jika Kyiv tidak menyadari kesalahannya dan kesalahan strategisnya dan tidak mulai dipandu oleh kepentingan rakyatnya sendiri dan tidak secara membabi buta melaksanakan kehendak orang-orang yang memainkannya," ucap Nebenzia.

Baca juga: Putin Ungkap Fokus Terbaru Rusia di Ukraina