Aktivis Perempuan Afghanistan: Hanya Tuhan yang Tahu Kekejaman Taliban yang Tak Dilaporkan

KABUL, KOMPAS.com - Seorang pakar PBB telah menggambarkan “penindasan yang mengejutkan” terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Hal ini pun disetujui aktivis perempuan Taliban, yang ikut dalam pertemuan.

Yang terbaru, misi PBB di negara itu menuduh pihak berwenang Taliban melecehkan karyawan perempuan Afghanistannya.

Dilansir Guardian, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (12/9/2022), misi PBB menggambarkan “pola yang muncul dari pelecehan terhadap staf wanita PBB Afghanistan oleh otoritas de facto."

Baca juga: Pejabat Taliban Mengakui Hak Perempuan dalam Islam, Kenapa Belum Ada Perubahan?

"Tiga wanita Afghanistan yang bekerja untuk PBB baru-baru ini ditahan sebentar dan diinterogasi oleh orang-orang bersenjata Taliban,” kata PBB.

PBB pun menyerukan segera diakhirinya semua tindakan "intimidasi dan pelecehan yang menargetkan staf wanita Afghanistan".

Mereka juga mengingatkan otoritas lokal akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua personel PBB yang beroperasi di Afghanistan.

Baca juga: Taliban Rayakan Setahun Penarikan Tentara AS, Kembang Api Hiasi Langit Afghanistan

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Taliban Senin malam membantah bahwa pihak berwenang setempat telah menahan karyawan PBB.

Insiden itu terjadi ketika Richard Bennett, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Afghanistan, menyerukan perubahan radikal.

“Kemunduran parah hak-hak perempuan dan anak perempuan, pembalasan yang menargetkan lawan dan kritikus, dan tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi oleh Taliban sama dengan penurunan menuju otoritarianisme,” katanya dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia.

Duta Besar Afghanistan Nasir Ahmad Andisha, yang mewakili pemerintah yang digulingkan, melangkah lebih jauh, menggambarkan “apartheid gender” di negara itu.

Beberapa wanita Afghanistan yang juga berbicara dalam pertemuan yang sama, termasuk aktivis hak Mahbouba Seraj, mendesak dewan beranggotakan 47 orang untuk membentuk mekanisme untuk menyelidiki pelanggaran.

Baca juga: Taliban Dekati Rusia untuk Bisa Beli Gandum, Gas, dan Minyak

“Hanya Tuhan yang tahu kekejaman macam apa yang tidak dilaporkan,” katanya kepada ruangan yang penuh dengan diplomat PBB di Jenewa.

“Dan saya ingin itu dilaporkan karena ini tidak benar. Dunia harus tahu, ini tidak benar. Tolong, tolong, Anda harus melakukan sesuatu tentang itu,” tambahnya.

Setahun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, gadis remaja masih dilarang sekolah dan perempuan diwajibkan untuk menutupi diri mereka dari kepala sampai kaki di depan umum, dengan hanya memperlihatkan mata mereka.

Kelompok garis keras tampaknya memegang kekuasaan dalam pemerintahan yang dipimpin Taliban, yang memberlakukan pembatasan ketat pada akses ke pendidikan dan pekerjaan untuk anak perempuan dan perempuan, meskipun janji awal sebaliknya.

Baca juga: Taliban: Pakistan Izinkan Drone AS di Wilayah Udaranya untuk Masuk Afghanistan

Asisten Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia, Ilze Brands Kehris, mengatakan bahwa sekitar 850.000 anak perempuan sejauh ini telah putus sekolah, menempatkan mereka pada risiko pernikahan anak dan eksploitasi ekonomi seksual.

Pada hari Sabtu (10/9/2022), di provinsi Paktia, Afghanistan timur, otoritas Taliban menutup lima sekolah perempuan di atas kelas enam yang dibuka sebentar setelah rekomendasi oleh para tetua suku dan kepala sekolah.

Awal bulan ini, empat sekolah perempuan di Gardez, ibu kota provinsi, dan satu di distrik Samkani mulai beroperasi tanpa izin resmi dari kementerian pendidikan Taliban.

Pada hari Sabtu, kelima sekolah sekali lagi ditutup oleh pihak berwenang.

Baca juga: Setahun Taliban Kuasai Afghanistan, Upaya Memulihkan Ekonomi Belum Berhasil

PBB sejauh ini telah berulang kali mendesak Taliban untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional.