PM Ardern: Selandia Baru Mungkin Akan Lepas dari Inggris, tapi...

SYDNEY, KOMPAS.com - PM Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, negaranya tidak akan secara aktif mengambil tindakan apa pun untuk menjadi republik dalam waktu dekat setelah kematian Ratu Elizabeth II.

Meskipun sebenarnya Ardern mengharapkan negaranya akan menjadi republik sendiri dan lepas dari Kerajaan Inggris.

“Saya tidak pernah merasakan urgensinya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Ini adalah perdebatan besar dan signifikan. Jangan berpikir itu akan atau harus terjadi dengan cepat," kata Ardern pada Senin (12/9/2022), dilansir dari Reuters.

Baca juga: Profil Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru

Dia menegaskan hal itu ketika ditanya apakah perubahan raja Inggris akan memicu pembicaraan tentang republikanisme di negara itu.

Selandia Baru adalah salah satu dari 15 wilayah yang menganggap Kerajaan Inggris sebagai kepala negara, termasuk Australia dan Kanada, meskipun perannya sebagian besar seremonial.

Namun, telah terjadi perdebatan selama beberapa waktu tentang apakah negara Pasifik harus menjadi republik, dengan warga negara sebagai kepala negara.

“Saya percaya Selandia Baru akan menuju ke sana. Saya percaya ini mungkin terjadi dalam hidup saya, tetapi saya tidak melihatnya sebagai tindakan jangka pendek atau apa pun yang ada dalam agenda dalam waktu dekat," kata Ardern.

Baca juga: Ratu Elizabeth II Pemegang Takhta Terlama Kedua dalam Sejarah, Siapa yang Pertama?

Selandia Baru akan menandai meninggalnya Ratu Elizabeth dengan upacara peringatan kenegaraan dan satu hari libur umum pada 26 September, kata Ardern.

Ardern akan mewakili Selandia Baru, bersama Gubernur Jenderal, di pemakaman Ratu, dan akan berangkat ke London pada hari Rabu (14/9/2022)

Wafatnya Ratu juga telah menghidupkan kembali perdebatan tentang masa depan monarki di Laut Tasman di Australia.

Baca juga: Raja Charles III Bebas Pajak dari Warisan Rp 11,3 Triliun Ratu Elizabeth II

Perdana Menteri Anthony Albanese, yang sebelumnya telah menyuarakan dukungan untuk sebuah republik, mengatakan, pemerintah Partai Buruhnya tidak akan mengupayakan referendum dalam masa jabatan pertamanya.