Jokowi ke Beijing, Pengamat Minta Waspada Jebakan Utang China

BEIJING, KOMPAS.com - Dalam kunjungannya ke Beijing awal pekan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping memperbarui perjanjian bilateral, antara lain tentang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dan maritim.

“China dan Indonesia akan melakukan kerja sama yang mendalam dan berkualitas tinggi melalui sinergi Belt and Road Initiative (BRI) dan Global Maritime Fulcrum (GMF). Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk menyelesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal sebagai proyek unggulan,” tulis pernyataan pers yang dibuat kedua negara.

Kantor berita Reuters melaporkan, China menyanjung Indonesia sebagai model mitra strategis, berbeda dengan kata-kata tajamnya kepada Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir atas masalah dari Taiwan dan Ukraina hingga praktik perdagangan dan Laut China Selatan.

Baca juga: Jokowi ke China, Jadi Pemimpin Pertama yang Bertemu Xi Jinping sejak Olimpiade Beijing 2022

Presiden Xi juga memberikan dukungan penuh pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023.

Sementara itu, dengan latar belakang kewaspadaan terhadap "jebakan utang China", pengamat berharap peninjauan ulang utang Indonesia juga menjadi prioritas dalam pertemuan itu. 

“Mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek-proyek jalan tol, proyek-proyek strategis nasional, termasuk bandara, dan kawasan industri, banyak menggandeng konsorsium dari China,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Namun menurut peryataan pers, kedua negara akan mempercepat perumusan baru dari Rencana Aksi Lima Tahun - Pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif antara China dan Indonesia untuk 2022 hingga 2026.

Ini adalah rencana keseluruhan untuk kerja sama konkret di berbagai bidang untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kedua bangsa, dan menjalankan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran regional, dan keadilan global.

Mengapa utang kepada China menimbulkan kekhawatiran?

Berdasarkan data terbaru statistik utang luar negeri (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia, jumlah utang Indonesia kepada China mencapai 21,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 326,7 triliun.

Jumlah ini menempati peringkat keempat; lebih kecil dari pinjaman Jepang, Amerika Serikat dan yang terbesar dari Singapura. Jepang bahkan pernah memberi pinjaman senilai lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang diberikan China sekarang.

“Kenapa tiba-tiba ada isu jebakan utang? Kenapa waktu Jepang tidak sesanter ini beritanya? Karena, satu, kita di era teknologi, di mana informasi ini begitu heboh dan gencar. Padahal dulu utang antara pemerintah dengan Jepang atau utang B to B sudah biasa,” kata Kepala ekonom BRI Danareksa Sekuritas, Telisa Falianty, lewat sambungan telepon.

Menurutnya, jumlah utang kepada China mencakup utang "tersembunyi" atau utang antarbisnis yang diambil oleh BUMN maupun bank milik negara. Bukan berarti utang tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi, tapi utang itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah.

“Permasalahannya, ternyata proyek-proyek yang dibuat China ini, berbeda dengan Jepang dulu, produktivitasnya dipertanyakan. Contoh, kereta api cepat Jakarta-Bandung, pengerjaannya molor. Ini kan tidak meningkatkan produktivitas sedangkan utangnya sudah berjalan,” kata Telisa yang juga merupakan dosen di Universitas Indonesia.

Baca juga:

• Kunjungi Pemimpin China, Jokowi Akan Bahas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
• Harapan Jokowi dalam Pertemuannya dengan PM China
• Kunjungan Jokowi ke China Dinilai Cerminkan Netralitas ASEAN

Telisa juga menyoroti paket-paket perjanjian yang menurutnya tidak bernilai tinggi bagi Indonesia.

“Jadi kalau China itu semuanya, utangnya dari dia, bahan bakunya dari dia, tenaga kerja bukan hanya level yang tinggi, tapi yang bawah pun dari dia,” kata Telisa.